Proses Pemisahan Aset PDAM Tirta Patriot dan Bhagasasi Menemukan Titik Temu

BERSIHKAN AIR: Pegawai PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi sedang membersihkan air yang warnanya hitam pekat, di penyulingan, Kamis (8/10/2016). Akibatnya, penyaluran air ke warga di wilayah Utara Kota Bekasi mengalami gangguan. FOTO: Dokumentasi/Radar Bekasi

BERSIHKAN AIR: Pegawai PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi sedang membersihkan air yang warnanya hitam pekat, di penyulingan, Kamis (8/10/2016). Akibatnya, penyaluran air ke warga di wilayah Utara Kota Bekasi mengalami gangguan. FOTO: Dokumentasi/Radar Bekasi

PROSES pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi antara Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi mulai menemukan titik temu. Pemkot Bekasi harus mengeluarkan sekitar Rp 500 miliar untuk pengambil alihan aset.

Asisten Daerah III Pemkot Bekasi, Dadang Hidayat mengatakan, ada delapan kantor layanan di perusahaan penyedia jasa air yang akan beralih kepemilikan. Dua di antaranya akan diberikan dalam waktu dekat ke Kota Bekasi.

“Sedangkan enam kantor layanan lainnya masih dihitung, kira-kira sebesar Rp 500 miliaran,” kata Dadang, Rabu (11/10/2017).

Dadang menambahkan, sebenarnya pemisahan aset ini sudah lewat dari jadwal yang ditentukan pada 7 Oktober 2017.

Hal ini mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa satu perusahaan daerah tidak diperkenankan dimiliki oleh dua daerah sekaligus.

“Atas dasar itu, kedua daerah sepakat untuk memisahkan aset ini,” ujar Dadang.

Dadang mengatakan, selama ini daerah telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat untuk membantu menangani persoalan tersebut.

Namun BPKP tidak mengeluarkan hitungan aset, sehingga daerah melakukan penunjukkan baru yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Mereka yang akan menghitung aset tersebut, karena itu kewenangannya. Mereka juga yang nantinya memberikan rekomendasi ke kami soal besaran biaya,” ujarnya.

Untuk dua kantor layanan yang segera diserahkan ke Kota Bekasi, kata Dadang, di antaranya layanan cabang Wisma Asri, dan layanan cabang Harapan Baru.

Namun, enam kantor layanan lainnya masih dalam penghitungan KPKNL.

Dalam penyerahan enam kantor layanan itu, kata Dadang, sudah termasuk di dalamnya aset jaringan pipa dan lain sebagainya.

Sehingga tidak mengherankan, bila biaya penggantian itu mencapai sekitar Rp 500 miliar.

Dadang berharap, sebelum akhir tahun 2017 penghitungan itu bisa selesai, sehingga proses serah terima antara kedua pemerintah sudah bisa dilakukan.

Sebab, di Kota Bekasi sendiri masih akan melakukan proses pengakusisian dua perusahaan air minum.

“Di Kota Bekasi sendiri sudah ada PDAM Tirta Patriot, tapi nanti akan disatukan semua asetnya,” kata dia.

PDAM Tirta Bhagasasi merupakan perusahaan daerah yang dimiliki Kota/Kabupaten Bekasi sejak 1998 lalu.

Sejauh ini, bagi hasil yang disepakati kedua daerah adalah 45 persen untuk kota dan 55 persen untuk kabupaten.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengatakan, untuk pemisahan aset milik PDAM Tirta Bhagasasi diserahkan sepenuhnya ke BPKP dan KPKNL.

Tujuannya, kata dia, agar proses pemisahan aset berlangsung secara transparan.

Dalam proses penghitungan itu, Neneng mengaku tidak keberatan. Sebab hasil laporan itu rencananya akan disampaikan kepada masyarakat kabupaten, sehingga nilai aset yang akan dikeluarkan tetap akan diterima.

“Yah berapapun hasil penghitungannya tetap kami tetap akan terima karena sudah melalui mekanisme yang tepat oleh BPKP dan KPKNL,” kata Neneng. (kub/gob)



loading...

Feeds

(Ilustrasi) Truk sampah milik DKI Jakarta yang rusak dilempar batu. (Foto: Ist)

Lagi, Truk Sampah DKI Dihujani Batu

UNTUK kesekian kalinya, truk sampah DKI Jakarta kembali diserang kelompok misterius di Jalan Raya Narogong. Namun pelemparan kaca truk sampah …