Pasal Pelarangan THM di Perda Pariwisata Kabupaten Bekasi Lenyap?

Sejumlah pelayan dan tamu sebuah THM di Kabupaten Bekasi, menutupi wajah saat Satpol PP melakukan sidak, Rabu (13/9) dini hari. Foto:Ariesant/Radar Bekasi

Sejumlah pelayan dan tamu sebuah THM di Kabupaten Bekasi, menutupi wajah saat Satpol PP melakukan sidak, Rabu (13/9) dini hari. Foto:Ariesant/Radar Bekasi

KOMISI II DPRD Kabupaten Bekasi menyayangkan tidak dicantumkannya Pasal 47 yang merupakan pasal pelarangan beroperasinya Tempat Hiburan Malam (THM) pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pariwisata. Kalau itu benar karena salah cetak, maka eksekutif dianggap lalai.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Mulyana Muchtar mengatakan, pihak eksekutif harus bertanggung jawab. Pihaknya juga akan melakukan konfirmasi ke bagian hukum Sekertariat Daerah.

“Pasal di Perda itu saja belum dijalankan sebagaimana mestinya, tapi kok sudah hilang? Ini harus ada yang tangung jawab, dan kami akan cek lagi,” ucapnya geram.

Hal yang sama juga dikatakan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Edi Kurtubi yang mengaku turut kecewa. Menurut dia, eksekutif jangan membuat gaduh dengan tidak mencantumkan Pasal 47 di Perda No 3 Tahun 2016 tentang Pariwisata yang merupakan pasal kontroversi.

“Itu tidak mungkin hilang, karena di dokumen yang saya punya masih ada. Kalau memang benar itu salah cetak, berarti ada kelalaian di bagian hukum, atau kemungkinan Bupati nya yang tidak paham,” sindir Edi.

Meski demikian, Pasal 47 di Perda No 3 Tahun 2016 tentang Pariwisata seperti diskotik, bar, klab malam, pub, karaoke, panti pijat dan live musik, harus tetap ada, karena masyarakat sudah menunggu ketegasan dari Satpol PP untuk melaksanakan Perda tersebut.

“Pembuatan Perda itukan butuh anggaran besar, sekarang sudah ada Perda nya, harusnya dijalankan, jangan karena ada tekanan jadi takut. Perda itu merupakan produk hukum juga,” tandas Edi.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Bekasi, Alex Satudy membantah tidak adanya Pasal 47 di Perda No 3 Tahun 2016. Alex seperti tidak mau menjelaskan saat ditanya adanya salah cetak.

“Tar dulu dah, gua lagi ada acara nih!, nanti aja yak,” sekaligus mengakhiri pembicaraan melalui sambungan ditelepon seluler nya.

Sebelumnya, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin membenarkan kalau Pasal 47 tentang pelarangan jenis usaha THM di Perda Nomor 3 Tahun 2016 tidak dicantumkan lagi. Ia berkilah, ada kesalahan pada anak buahnya.

“Bisa saja itu terjadi karena salah cetak, makanya saya akan cek ulang, tapi nanti bisa saja melalui perizinannya dalam artian, apakah ruko yang digunakan izin nya menyalahi atau tidak,” bebernya.

Meski demikian, Neneng menegaskan, kalau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tidak akan merevisi Pasal 47 tentang pelarangan THM di Perda Nomor 3 Tahun 2016. Bahkan dia mengetahui, ada pihak yang melakukan peninjauan kembali (judicial review) pasal tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

“Kami akan menerima hasil (judicial review). Kalau memang harus direvisi, kami akan kaji lagi, tapi yang jelas kami tidak akan melakukan revisi,” terangnya.

Saat disinggung terkait penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 yang tidak maksimal dilakukan oleh Satpol PP, menurut Neneng ada perbedaan pandangan jika Satpol PP tetap akan melakukan penindakan.

“Perda nya kan sudah ada, tapi kenapa tidak ada sanksinya? Ini yang sering jadi masalah di lapangan. Apalagi Perda nya sudah disahkan,” tuturnya.

(dho/pj/gob)



loading...

Feeds

(Ilustrasi) Truk sampah milik DKI Jakarta yang rusak dilempar batu. (Foto: Ist)

Lagi, Truk Sampah DKI Dihujani Batu

UNTUK kesekian kalinya, truk sampah DKI Jakarta kembali diserang kelompok misterius di Jalan Raya Narogong. Namun pelemparan kaca truk sampah …