Pemkab Bekasi Belum Bisa Jelaskan Kontribusi PAD Sektor Pemanfaatan Aset Daerah oleh Swasta

Aset

Aset

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi belum menentukan berapa kenaikan nilai Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) aset milik daerah dengan pihak ketiga (swasta), yakni PT Hero dan PT YCH.

Karena sebelumnya diketahui, kerja sama tersebut ditenggarai ada kesalahan penghitungan yang diduga merugikan keuangan negara, dan saat ini kasusnya sudah masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi, Alex Satudy, mengaku belum bisa memberi penjelasan soal regulasi yang digunakan sebagai dasar untuk meningkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pemanfaatan aset daerah.

”Saat ini masih pengkajian, kami baru dua kali melakukan pengkajian dan rapat bersama dengan pihak PT Hero dan PT YCH,” ujar Alex saat ditemui, Kamis (5/10/2017).

Ketika ditanyakan kenapa dilakukan penandatanganan KSP yang luasnya sekitar 17 hektare itu belum jatuh tempo, tapi perpanjangan sudah ditandantangani?, Alex berkelit, hal itu sebagai penyesuaian peraturan yang ada.”Intinya ini masih dikaji untuk peningkatan retribusi PAD,” terangnya.

Adapun dasar terkait nota kesepakatan perpanjangan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, Alex menjelaskan, Pemkab Bekasi menggunakan Peraturan daerah (Perda) Retribusi No 06 Tahun 2011 tentang retribusi daerah untuk menentukan nilai yang masuk pada kas daerah.

”Kami masih terus melakukan proses pengkajian untuk menentukan nilai retribusi, dan untuk regulasi, tim bakal menggunakan peraturan yang sesuai untuk menghindari kesalahan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Juhandi, menyampaikan hal yang sama, yakni masih dalam pembahasan. Ia menerangkan belum ada ketentuan berapa nilainya, serta regulasi yang digunakan masih dalam pembahasan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKD).

”Masih dibahas, jadi belum diketahui berapa nilainya dan aturan apa yang bakal digunakan,” tandasnya.

Sekadar diketahui, pada nota kesepakatan kerjasama aset milik daerah yang disepakati dan ditandatangani Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dengan PT Hero dan PT YCH, diduga terdapat penyalahgunaan wewenang, karena Perda yang digunakan adalah Perda No 6/11 Tentang Retribusi Daerah, tapi bukan Perda No 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah. (and/pj/gob)



loading...

Feeds