130 Ribu Warga Kabupaten Bekasi Belum Tercover KIS

Zuli, warga Cikarang Timur, menunjukkan 3 Kartu Indonesia Sehat yang beralamat ngawur, Kamis (4/8/2016). (Foto: Rezza Rizaldi/GoBekasi)

Zuli, warga Cikarang Timur, menunjukkan 3 Kartu Indonesia Sehat yang beralamat ngawur, Kamis (4/8/2016). (Foto: Rezza Rizaldi/GoBekasi)

DARI 468 ribu jiwa Warga Pra Sejahtera, sekitar 130 ribu di Kabupaten Bekasi belum tercover Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Cabang Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Nur Indah Yuliaty kepada awak media, Kamis (5/10/2017). Namun kata dia, untuk saat ini pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah, bagaimana agar seluruh masyarakat kurang mampu bisa tercover jaminan sosial kesehatan.

Nur menjelaskan, adapun anggaran pembayaran premi untuk 468 ribu jiwa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

“Kan seluruh Warga Pra Sejahtera didata oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Nah kalau di Kabupaten Bekasi, terdata sebanyak 468 ribu jiwa, karena APBN hanya bisa mengcover sebanyak sekitar 300 ribuan jiwa. Maka dari itu, sisanya dicover melalui kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan jaminan kesehatan,” terangnya.

Pihaknya juga akan berusaha memfasilitasi seluruh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Dengan memanfaatkan waktu hingga akhir Desember 2017 mendatang, seluruh Warga Pra Sejahtera bisa tercover.

”Ini kan program pemerintah pusat sebagai perhatian kepada masyarakat. Maka dari itu, kami akan memaksimalkan agar seluruh Masyarakat Pra Sejahtera tercover KIS,” janji Nur.

Sedangkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Alamsyah menuturkan, pihaknya sedang melakukan pendataan Warga Pra Sejahtera yang belum tercover. Ia beralasan, masih banyak warga yang terkendala belum melakukan perekaman Kartu Tanda Pependuduk Elektronik (KTP-el).

Lanjutnya, untuk pendataan KIS, harus mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

”Kami perlu kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena harus saling berkesinambungan. Dan untuk memudahkan pelayanan kesehatan, kami bakal melibatkan 23 kecamatan yang ada, agar sekitar 130 ribuan jiwa lagi yang belum tercover KIS,” pungkasnya.

(and/pj/gob)



loading...

Feeds

Rapat Paripurna Penetapan APBD-P Kota Bekasi, Kamis (19/10/2017). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

Sah! APBD-P Kota Bekasi Rp5,7 Triliun

ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 Kota Bekasi disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (19/10/2017). Dalam rapat tersebut DPRD …
Rekom Sutriyono Masih Bisa Dievaluasi

Rekom Sutriyono Masih Bisa Dievaluasi

REKOMENDASI Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) terhadap anggota Komisi IV DPR RI, Sutriyono masih dapat dievaluasi. Demikian …