KPU Jabar Sosialisasikan Perekrutan PPK dan PPS

KPU Provinsi Jawa Barat sosialisasikan pembentukan PPK dan PPS pada penyelengaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 yang berlangsung di Rumah Makan Margajaya, Bekasi Selatan, Kamis (5/10/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

KPU Provinsi Jawa Barat sosialisasikan pembentukan PPK dan PPS pada penyelengaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 yang berlangsung di Rumah Makan Margajaya, Bekasi Selatan, Kamis (5/10/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, adakan sosialisasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada penyelengaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 yang berlangsung di Rumah Makan Margajaya, Bekasi Selatan, Kamis (5/10/2017)

Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Agus Rustandi mengatakan, perekrutan PPK dimulai dari tanggal 12 Oktober hingga 3 November 2017 sedangkan untuk perekrutan PPS dari tanggal 12 Oktober sampai 10 November 2017.

“Untuk penerimaan PPK dan PPS melalui KPU kota/kabupaten masing-masing,” ungkap Agus Rustandi saat ditemui usai kegiatan sosialisasi.

Agus mengungkapkan pada pemilu tahun lalu dia mengeluhkan minimnya para peserta yang mendaftar di PPK dan PPS, sehingga dari hasil evaluasi di dapati minimnya sosialisasi.

Dengan digelarnya kegiatan sosialisasi ini tentu harus bersinergis dengan para pemangku kebijakan dan masyarakat luas sehingga informasi dapat tersalurkan kemasyarakatan luas.

“Oleh karena itu perekrutan sekarang dilakukan secara terbuka sehingga banyak masyarakat yang mengetahuinya,” tuturnya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto memaparkan kegiatan pengawasan adalah mengamati mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelengaraan pemilu atau pilkada.

“Panwas Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS,” kata Harminus saat ditemui di RM Margajaya Bekasi.

Sementara perekrutan PPK dan PPS berdasarkan UU Pilkada dan UU Pemilu, untuk Pilkada yang akan direkrut sebanyak 5 orang. Lalu untuk Pemilu sebanyak 3 orang.

“Untuk syarat usia sendiri paling rendah anggota PPK dan PPS, Pilkada 25 tahun minimal, Pemilu 17 tahun minimal,” papar Herminus.

Beberapa aturan lainnya yang mesti ditempuh untuk penyelenggara yang akan merekrut PPK dan PPS, ketepatan prosedur rekrutmen, transparan proses rekrutmen, mendaftar tepat waktu, melengkapi data dokumen syarat administrasi, keabsahan data dokumen syarat administrasi.

“Terpilihnya PPK dan PPS tidak memenuhi persyaratan, misalnya usia pendidikan dan domisili, pernah menjabat lebih dua kali periode pemilu yang sama dan menjabat sebagai anggota parpol,” tandasnya.

Sekedar informasi kegiatan turut dihadiri Komisioner KPU Subang, Purwakarta, Karawang Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. (kub/gob)



loading...

Feeds

Anak Jokowi Berbagi Kisah Cintanya

Anak Jokowi Berbagi Kisah Cintanya

HARI pernikahan anak Presiden RI, Kahiyang Ayu dengan kekasihnya Bobby Nasution semakin dekat. Beberapa waktu lalu, anak kedua Presiden Jokowi …