Inspektorat Kota Bekasi, Peran Penting dan Suksesi WTP

Kepala Inspektorat, staf dan pegawai Inspektorat Kota Bekasi. Foto:Dok/Inspektorat Kota Bekasi

Kepala Inspektorat, staf dan pegawai Inspektorat Kota Bekasi. Foto:Dok/Inspektorat Kota Bekasi

INSPEKTORAT selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Inspektorat juga berperan dalam memberikan layanan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Hal ini yang membuat posisi Inspektorat kian penting.

Kepala Inspektorat Widodo Indrijantoro (kanan) berdiskusi dengan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu (kiri). Foto: Ist/GoBekasi

Kepala Inspektorat Widodo Indrijantoro (kanan) berdiskusi dengan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu (kiri). Foto: Ist/GoBekasi

Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro menjelaskan, prioritas kegiatan pengawasan sendiri meliputi pengawasan keuangan dan kinerja. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah perbaikan dan penyempurnaan.

“Serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya,” ujar Widodo, Kamis (28/9/2017) kemarin.

Dalam prioritas pengawasan  juga mengarah pada aspek keuangan, seperti pengelolaan pajak dan retribusi, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial, dan pengelolaan  manajemen kas di bendahara.

Lalu aspek pengelolaan barang milik daerah yang meliputi pengelolaan persediaan, pengamanan atau sertifikasi aset daerah, dan pengelolaan aset daerah. Serta, aspek pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), penegakan disiplin ASN, pembinaan jabatan fungsional tertentu, dan pembinaan karir ASN.

“Juga dengan melakukan pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah, evaluasi target capaian kinerja instansi, dan kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran”.

Sementara itu,  berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun anggaran 2016 meraih Opini WTP. Dalam perolehan prestasi tersebut tak lepas dari peran Inspektorat Kota Bekasi.

Di mana Inspektorat Kota Bekasi berperan sebagai APIP, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Bekasi, pemantauan aset/BMD, probity audit kegiatan, monitoring tindak lanjut temuan BPK RI, Inspektorat Jawa Barat, dan Inspektorat Kota Bekasi.

Widodo menjelaskan, dalam suksesi torehan tersebut, lembaganya juga berperan dalam melakukan reviu laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi pada tahun anggaran 2016. Lalu, melakukan reviu laporan atas laporan kinerja Pemerintah Kota Bekasi pada tahun anggaran 2016.

“Melakukan reviu penyerapan anggaran dan melakukan koordinasi dengan BPKAD dan perangkat daerah terkait pengelolaan aset dan penyusunan laporan keuangan, serta meningkatkan peran konsultansi bagi perangkat daerah,” ujar Widodo.

Dia mengatakan, agar laporan keungan Pemerintah Kota Bekasi dapat memperoleh opini WTP tanpa pengecualian dari BPK RI adalah dengan menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk menyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang diinginkan.

“Serta dengan penilaian risiko dan pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan,” tandas dia. (adv/gob)

 



loading...

Feeds

(Ilustrasi) Truk sampah milik DKI Jakarta yang rusak dilempar batu. (Foto: Ist)

Lagi, Truk Sampah DKI Dihujani Batu

UNTUK kesekian kalinya, truk sampah DKI Jakarta kembali diserang kelompok misterius di Jalan Raya Narogong. Namun pelemparan kaca truk sampah …