Bakal Digugat ke PTUN, Dinas Lingkungan Hidup: Silakan Saja

Palu Hakim simbol putusan hakim pengadilan. Foto: Ilustrasi Jpnn

Palu Hakim simbol putusan hakim pengadilan. Foto: Ilustrasi Jpnn

PT Pratama Prima Bajatama yang tidak terima dengan penyegelan oleh Pemerintah Kota Bekasi, berencana akan mendaftar gugatan ke PTUN Bandung.

“Karyawan kami memiliki keluarga, gimana kalau mereka menganggur karena pabrik berhenti beroperasi. Kalau mereka menganggur memangnya pemerintah mau menanggung?” ujar Direktur PT Pratama Prima Bajatama, Deddy Setiawan.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyegel dua pabrik yang berdiri di bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Rabu (4/10/2017) kemarin.

Dua pabrik itu terpaksa berhenti beroperasi sementara waktu karena dituding menyalahi aturan, salah satunya membuang limbah yang tidak sesuai baku mutu ke Kali Bekasi.

PT Pratama Prima Bajatama adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan besi dan baja. Sementara PT Prima Kemasindo, perusahaan yang bergerak di bidang pengemasan minuman.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kustantina, mempersilakan bagi perusahaan yang tidak terima disegel untuk menempuh jalur hukum.

Kalau mereka mau ajukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) silakan saja, itu hak perusahaan,” kata dia, mengklaim jika sanksi berupa penyegelan sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Kustantina melanjutkan, upaya penyegelan yang dilakukan petugas telah melalui mekanisme yang jelas. Kata dia, petugas mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (LH).

“Dalam UU itu sudah jelas tentang pengelolaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), jadi landasan petugas menyegel pabrik sudah jelas,” kata Kustantina.

Menurut dia, standar pembuangan air limbah perusahaan tersebut masih belum tuntas. Sistem lama mereka yang meloloskan air limbah sebelum diolah masih terbuka atau belum ditutup.

Karena itu, saluran tersebut sangat riskan tercampur dengan air di Kali Bekasi. Padahal Kali Bekasi merupakan bahan baku air untuk dua PDAM, yaitu Tirta Patriot dan Tirta Bhagasasi.

“Penyegelan dilakukan agar perusahaan tetap tunduk pada payung hukum yang berlaku. ‎Sebab limbah yang dihasilkan perusahaan tersebut merupakan limbah B3,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds