Selamat Hari Maritim Nasional!

Sampul Arsip Departemen Penerangan RI. Foto: Wenri Wanhar/Jpnn.com

Sampul Arsip Departemen Penerangan RI. Foto: Wenri Wanhar/Jpnn.com

HARI itu, 23 September 1963. Suasana di sekitar Jalan Prapatan (kini Jalan Usman Harun), Jakarta semarak. Indonesia menghelat Musyawarah Nasional (Munas) Maritim I. Lokasinya di sekitar Tugu Tani sekarang ini.

Semula, acara hendak digelar di Istana Negara. Hanya saja, karena Istana sedang direnovasi, maka dipindahkan ke Jalan Prapatan.

Untung baiknya, acara malah, “..waaah lebih meriah. Lebih segar daripada kita resepsi di Istana Negara. Megap-megap karena kepanasan,” kata Bung Karno, sebagaimana dicuplik dari dokumen Departemen Penerangan RI, 1963.

Pembukaan Munas Maritim pertama ditandai dengan pemberian gelar Nakhoda Agung kepada Presiden Soekarno.

“Saudara-saudara, saya terima pengangkatan menjadi Nakhoda Agung ini dengan penuh rasa tanggungjawab,” sambutnya.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nakhoda berarti juragan (pemimpin) perahu (kapal); perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal niaga; kapten kapal. Dan agung bermakna besar; mulia; luhur.

Setelah menganugerahi gelar Nakhoda Agung kepada Bung Karno, acara dilanjutkan dengan pidato Menteri Perhubungan Laut Abdoelmoettalip Danoeningrat dan Menteri Panglima Angkatan Laut R.E Martadinata.

Setelah dua pejabat itu, tibalah giliran Bung Karno.

Dalam pidato yang diberinya judul Kembalilah Menjadi Bangsa Samudera!, Sang Nakhoda Agung menyatakan, “kita ini dahulu benar-benar bangsa pelaut.”

Berpanjang lebar, dikisahkannya pula adat istiadat bangsa Indonesia yang tak bisa dilepaskan dari laut.

“Bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa kuat, tidak bisa menjadi negara kuat, jika tidak menguasai samudera, jikalau tidak kembali menjadi bangsa maritim
Setahun kemudian…

24 September 1964. Mengenang momentum Munas Maritim ke-1, melalui Surat Keputusan No 249/1964, Presiden Soekarno menetapkan 23 September menjadi Hari Maritim Nasional.

Oiya, beberapa pekan sebelum itu, Bung Karno baru saja melantik Ali Sadikin jadi Menteri Maritim—kementerian baru dalam kabinetnya.

Umpama berlayar di samudera, pada 30 September 1965 badai menghantam kapal yang dinakhodai Soekarno. Angin politik bertiup kencang. Merobek-robek layar kapal. Coba bertahan, sang Nakhoda Agung akhirnya goyang.

Ali Sadikin yang menjabat Menteri Maritim sejak 27 Agustus 1964, selesai pada 22 Februari 1966. Selanjutnya Bang Ali—demikian ia biasa disapa–didaulat sebagai Gubernur Jakarta.

Sempat kosong beberapa purnama, pada 25 Juli 1966, posisi Menteri Maritim kembali diisi Jatidjan Sastroredjo, yang sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan Indonesia di Kabinet Dwikora III.

Paska peristiwa G30S 1965, seiring melemahnya kekuasaan Soekarno, haluan pun berubah. Dan nakhoda pun kehilangan kapal…

Gelora Bung Karno, 12 Maret 1967

Hujan turun dengan derasnya ketika anggota MPRS, tamu dan para pewarta memasuki ruangan sidang.

Pemandangan Gelora Bung Karno hari itu lain dari biasanya. Di dinding ruangan, tak ada lagi semboyan, “Hancurkan Nekolim!”, “Imperialis Amerika Go To Hell!”, “Ganjang Malaysia!”.

Haluan benar-benar berubah. Kaum mahasiswa yang biasanya meneriak-pekikkan, “hidup Bung Karno” di stadion utama itu, kini menyebarkan pamflet yang menyeru MPRS agar memberhentikan Soekarno.”

Sejumlah mahasiswa anti-Soekarno lainnya memayungi tamu perempuan.

“Serombongan wakil mahasiswa diundang ikut bersidang. Mereka duduk di antara anggota DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong–red),” tulis O.G. Roeder, dalam Soeharto—Dari Pradjurit hingga Presiden.

Di depan, Ketua MPRS Djendral Nasution dan empat orang wakilnya duduk diapit Ketua DPR GR H.A. Sjaichu di sebelah kiri dan Jenderal Soeharto di sebelah kanan.

Sidang dimulai dengan pidato Ketua MPRS disusul pidato Ketua DPR GR.

Ruang sidang yang semula tenang-tenang saja, mendadak bergemuruh ketika resolusi DPR GR dibacakan. Yakni, menunjuk Soeharto sebagai presiden.

Orang-orang bersorak-sorai. Bertepuk tangan kegirangan.

Hari itu, MPRS secara aklamasi telah menarik mandat dari tangan Presiden Soekarno. Seluruh jabatannya ditanggalkan.

Sang Pemimpin Besar Revolusi seolah ditelanjangi. Dilarang pula ia berpolitik sampai pemilihan umum yang akan datang. Nakhoda Agung kehilangan kapal.

Sidang itu menunjuk Jenderal Soeharto menjadi presiden hingga presiden yang baru dipilih MPR setelah pemilihan umum.

17 Oktober 1967. Penguasa baru menghapuskan Kementerian Maritim. Pun demikian, dinakhodai Presiden Soeharto, Indonesia sempat merayakan Hari Bahari, 23 September 1968 di Manado.

Sayang, pada tahun-tahun berikutnya bangsa Indonesia alfa mengenangnya. Meski digadang-gadang nenek moyangnya adalah bangsa pelaut, bangsa ini seolah lupa lautan.

Nah, entah angin apa namanya, Jokowi yang terpilih menjadi Presiden Indonesia dalam pemilihan umum 2014, langsung ke geladak kapal Phinisi, di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta untuk menyampaikan pidato pamungkasnya. Sungguh semiotik.

Umpama nakhoda, dari atas geladak kapal dia menyeru agar bangsa ini kembali ke jati dirinya sebagai bangsa maritim.

Sejurus kemudian, Kementerian Maritim yang ditiadakan sejak 17 Oktober 1967, diadakan lagi pada 27 Oktober 2014 dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Beriringan dengan itu, entah siapa yang memulainya di media sosial bermunculan ulasan bahwa 21 Agustus adalah Hari Maritim.

Entah apa sumber rujukannya. Yang pasti karena sempat lama terlupakan, orang-orang lantas saja menyambut. Pada 21 Agustus ucapan Selamat Hari Maritim-pun bermunculan.

Karena tak ada landasan kuat, negara segera bereaksi.

Kamis, 15 Oktober 2015, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). Waktu itu Menterinya Rizal Ramli.

Tema FGD menentukan Hari Maritim Nasional. Diskusi dipandu Deputi IV Bidang Koordinasi SDM & Budaya Maritim, Sjafri Burhanuddin.

Pembicaranya, Amurwani Dwi Lestariningsih (Plt. Dirjen Sejarah dan Purbakala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Kolonel Rony Turangan (Kepala Dinas Sejarah Mabes TNI AL) dan Wenri Wanhar (penulis buku Pasukan M—Pertempuran Laut Pertama dalam Sejarah RI)

Hari itu, belum ada yang tahu bahwa ternyata Presiden Soekarno pernah menetapkan 23 September sebagai Hari Maritim.

Hari berganti pekan. Pekan berganti bulan. Bulan berganti tahun.

Suatu hari, bersama Agus Priyanto, seorang kawan seperjalanan kami mendapati arsip negara; Surat Keputusan No 249/1964, tentang SK Presiden menetapkan 23 September menjadi Hari Maritim Nasional.

Hari ini, 23 September! Apa ada kenduri merayakan Hari Maritim Nasional? (wow/jpnn/gob)



loading...

Feeds