Demi Pilkada 2018, Setda Pemkot Edarkan Surat Larangan Pemilihan RT/RW Baru

Surat Edaran yang dikeluarkan Sekretaris Daerah kepada Lurah dan Camat ini diminta dicabut oleh Komisi I DPRD Kota Bekasi. Foto: Istimewa/Gobekasi

Surat Edaran yang dikeluarkan Sekretaris Daerah kepada Lurah dan Camat ini diminta dicabut oleh Komisi I DPRD Kota Bekasi. Foto: Istimewa/Gobekasi

BEREDAR surat nomor 100/5799-SETDA di kalangan RT/RW se-Kota Bekasi. Isinya, tentang larangan pemilihan dan pemekaran Ketua RT/RW tanggal 07 Agustus 2017. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan mendesak agar Sekretaris Daerah, Rayendra Sukarmadji atau biasa disapa Roy menarik surat edaran larangan tersebut.

Dalam surat itu, Camat dan Lurah di Kota Bekasi diminta untuk menghentikan proses demokrasi di tingkat RT/RW untuk dihentikan berkenaan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi 2018.

Untuk masing masing wilayah, poin pertama dalam surat itu berbunyi, tidak melakukan pemilihan dan pemekaran ketua RT/RW sampai proses pemilihan kepala dan wakil kepala daerah berakhir.

Di poin kedua, apabila ada ketua RT/RW yang telah habis masa baktinya agar dilakukan perpanjangan sampai dengan pelaksanaan Pilkada berakhir. Poin selanjutnya, Sekda mencabut surat edaran nomor 149/3587/SETDA.Tapem, tanggal 28 April 2017, tentang pemekaran RT /RW se-Kota Bekasi tahun 2017-2018.

Karena itu, Ronny menegaskan jika surat edaran Pemerintah Kota Bekasi melalui Sekda tentang larangan untuk melakukan proses demokrasi ditingkat RT/RW se-Kota Bekasi rawan menimbulkan konflik di masyarakat

“Alasannya karena banyak desakan dari masyarakat untuk melakukan peremajaan pimpinan dan pengurus RT/RW yang sudah 2 periode menjabat karena kebutuhan penyegaran organisasi,” katanya, Sabtu (16/9/2017) kepada GoBekasi.co.id.

Menurutnya, dengan dikeluarkan surat edaran tersebut, sekda Kota Bekasi sama saja menabrak Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2015 Tentang RT/RW.

Ronny melanjutkan, sekarang banyak RT/RW yang sudah 2 periode menjabat. Disamping itu juga, banyak yang kurang aktif, sehingga dibutuhkan penyegaran. Kata dia, jika tidak dilakukan penyegaran maka pelayanan kepada warga menjadi kurang maksimal.

“Saran kami di DPRD Kota Bekasi, agar Sekda mencabut surat edaran tersebut karena Perda adalah aturan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Kota Bekasi dan kedudukannya lebih tinggi dari Surat Edaran Sekda,” ujarnya.

Jika surat edaran Sekda tersebut masih dipertahankan. Maka menurutnya akan menjadi Yurisprudensi di masa mendatang Sebab, Perda yang ada dan telah disusun susah payah dan dengan biaya besar dapat di anulir oleh sebuah surat edaran sekda.

“Preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah, harus di luruskan,” tandas Ronny. (kub/gob)

 



loading...

Feeds

PLAFON ALFAMART

Kanopi Indomaret Kayuringin Ambruk

KANOPI di sebuah minimarket Jalan Letnan Arstad Selatan, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, ambruk. “Kejadiannya kemarin malam, pak,” singkat …