Pak Sekda, DPRD Minta Surat Edaran Ini Dicabut

Surat Edaran yang dikeluarkan Sekretaris Daerah kepada Lurah dan Camat ini diminta dicabut oleh Komisi I DPRD Kota Bekasi. Foto: Istimewa/Gobekasi

Surat Edaran yang dikeluarkan Sekretaris Daerah kepada Lurah dan Camat ini diminta dicabut oleh Komisi I DPRD Kota Bekasi. Foto: Istimewa/Gobekasi

WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan mendesak agar Sekretaris Daerah, Rayendra Sukarmadji atau biasa disapa Roy mencabut surat edaran larangan pemilihan dan pemekaran Ketua RT/RW di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah sebelumnya mengeluarkan surat edaran dengan nomor 100/5799-SETDA.Tapem tentang pelarangan pemilihan RT/RW pada tanggal 7 Agustus 2017, lalu.

Dalam surat itu, Camat dan Lurah di Kota Bekasi diminta untuk menghentikan proses demokrasi di tingkat RT/RW berkenaan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi 2018.

Untuk masing masing wilayah, poin pertama dalam surat itu berbunyi, tidak melakukan pemilihan dan pemekaran ketua RT/RW sampai proses pemilihan kepala dan wakil kepala daerah berakhir.

Di poin kedua, apabila ada ketua RT/RW yang telah habis masa baktinya agar dilakukan perpanjangan sampai dengan pelaksanaan Pilkada berakhir. Poin selanjutnya, Sekda mencabut surat edaran nomor 149/3587/SETDA.Tapem, tanggal 28 April 2017, tentang pemekaran RT /RW se-Kota Bekasi tahun 2017-2018.

Karena itu, Ronny menegaskan jika surat edaran Pemerintah Kota Bekasi melalui Sekda tentang larangan untuk melakukan proses demokrasi ditingkat RT/RW se-Kota Bekasi rawan menimbulkan konflik di masyarakat

“Alasannya karena banyak desakan dari masyarakat untuk melakukan peremajaan pimpinan dan pengurus RT/RW yang sudah 2 periode menjabat karena kebutuhan penyegaran organisasi,” katanya, Sabtu (16/9/2017) kepada GoBekasi.co.id.

Menurutnya, dengan dikeluarkan surat edaran tersebut, sekda Kota Bekasi sama saja menabrak Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2015 Tentang RT/RW.

Ronny melanjutkan, sekarang banyak RT/RW yang sudah 2 periode menjabat. Disamping itu juga, dari mereka kurang aktif, sehingga dibutuhkan penyegaran. Kata dia, jika tidak dilakukan penyegaran maka pelayanan kepada warga menjadi kurang maksimal.

“Saran kami di DPRD Kota Bekasi, agar Sekda mencabut surat edaran tersebut karena Perda adalah aturan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Kota Bekasi dan kedudukannya lebih tinggi dari Surat Edaran Sekda,” ujarnya.

Jika surat edaran Sekda tersebut masih dipertahankan. Maka menurutnya akan menjadi Yurisprudensi di masa mendatang. Sebab, Perda yang ada dan telah disusun susah payah dan dengan biaya besar dapat di anulir oleh sebuah surat edaran sekda.

“Preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah, harus di luruskan,” tandas Ronny. (kub/gob)



loading...

Feeds

Pentas seni di SMAN 12 Bekasi, Minggu (17/12/2017). (Foto: Ist)

Pensi SMAN 12 Bekasi Meriah

SMP Negeri 12 Kota Bekasi menyuguhkan kegiatan Fun Walk dan Pensi, kegiatan bertemakan asah-kreativitas ini merupakan bentuk apresiasi pihak sekolah …
(Ilustrasi) ASN Kabupaten Bekasi kembali ke kantornya masing-masing setelah apel pagi, Senin (10/4). Jual beli jabatan di kalangan ASN kini menjadi rahasia umum. (Raiza/Radar Bekasi)

ASN Kabupaten Bekasi Dilarang Cuti karena…

DALAM rangka memaksimalkan penyerapan di Kabupaten Bekasi, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, Uju, akan memberikan ultimatum kepada para pemangku jabatan …
Cara Mudah Lenyapkan Bekas Jerawat

Cara Mudah Lenyapkan Bekas Jerawat

BEKAS jerawat bisa mengendap di wajah dalam berbagai bentuk, baik berupa bopeng, koreng, flek kehitaman, bahkan kulit yang menjorok ke …