Banyak THM Belum Ditutup Pemkab Bekasi, Dewan: Kami Akan Terus Dorong Perda No 3 Tahun 2016

Sejumlah pelayan dan tamu sebuah THM di Kabupaten Bekasi, menutupi wajah saat Satpol PP melakukan sidak, Rabu (13/9) dini hari. Foto:Ariesant/Radar Bekasi

Sejumlah pelayan dan tamu sebuah THM di Kabupaten Bekasi, menutupi wajah saat Satpol PP melakukan sidak, Rabu (13/9) dini hari. Foto:Ariesant/Radar Bekasi

DALAM inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Rabu (13/9/2017) dini hari ke sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM), mendapat perhatian dari ulama di Kabupaten Bekasi.

“Kami mengapresiasi apa yang dilakukan mereka. Tiga hari setelah Forum Ukhuwah Islamyah (Fukhis) ke DPRD Kabupaten Bekasi, langsung ada respon dengan turun ke lapangan,” ujar Ketua Bidang Dakwah di Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Bekasi, Ferry Muzaki.

Meskipun demikian, pihaknya masih menyayangkan belum adanya tindakan tegas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terhadap para pengusaha THM yang masih bebas beroperasi.

Padahal, sudah jelas di Peraturan daerah (Perda) No 3 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan, usaha hiburan malam seperti diskotik, bar, klab malam, pub, karaoke, panti pijat dan live musik dilarang beroperasi di Kabupaten Bekasi.

“Seharusnya mereka tidak cuma melakukan sidak, tetapi langsung menutup THM yang masih membandel. Inikan Perda sudah lama dikeluarkan, masa tidak diterapkan di lapangan, lalu kapan THM itu ditutup?,” tanya Ferry dengan nada kesal.

Kalau persoalannya karena keterbatasan anggaran, kata dia, seharusnya Pemkab Bekasi, khususnya Satpol PP sudah menganggarkannya dari dulu.

“Lah ini Satpol PP kemana aja, padahal itukan peluang mereka untuk bisa mendapatkan anggaran besar. Kami sudah ingatkan soal anggaran ini ketika audiensi dengan Satpol PP sekitar tujuh atau delapan bulan yang lalu,” tegasnya.

Untuk itu, tambah Ferry, dalam waktu dekat pihaknya berkomitmen akan melakukan monitoring ke sejumlah THM di Kabupaten Bekasi.

“Kami cuma monitoring, bukan sweeping. Ini sebagai upaya yang bisa kami lakukan sebagai masyarakat, agar Perda tersebut bisa ditegakkan,” tandas Ferry.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Mulyana Muhtar mengakui, dari hasil sidak masih banyak pengusaha THM yang belum menutup usahanya, termasuk adanya tempat usaha pijat refleksi maupun spa didalamnya kedapatan wanita-wanita seksi yang berbusana tidak wajar sebagai terapis. Padahal, sesuai amanat di dalam Perda No 3 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan, seharusnya usaha tersebut sudah ditutup.

“Kami akan terus mendorong Pemkab Bekasi agar Perda No 3 Tahun 2016 dapat ditegakkan, dan harus memberikan efek jera bagi para pengusaha yang membangkang ataupun menyalahgunakan perizinan,” tandas Mulyana. (dho/pj/gob)



loading...

Feeds

IMG_20170918_082345

Anggota Kodim 0509 Dites Urine

DANDIM 0509 Kabupaten Bekasi berharap anggotanya tidak terlibat dalam narkoba, baik sebagai pemakai apalagi pengedar. Hal itu diungkapkannya saat tes …