Pengusaha THM Kabupaten Bekasi Ajukan Gugatan ke MA

Sejumlah warga sedang melewati salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) di Cibitung, Kabupaten Bekasi, kemarin. Foto: Dok/Radar Bekasi

Sejumlah warga sedang melewati salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) di Cibitung, Kabupaten Bekasi, kemarin. Foto: Dok/Radar Bekasi

MERASA tuntutannya tidak ditanggapi dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) selaku penegak Peraturan Daerah (Perda), sejumlah perwakilan dari Forum Ukhuwah Islamiah (Fukhis) Bekasi dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (11/9/2017).

Mereka mengadukan perihal tidak adanya komitmen dari Pemkab Bekasi untuk menutup Tempat Hiburan Malam (THM) sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2016 tentang kepariwisataan.

Menurut Ketua Persatuan Ummat Islam (PUI) Kabupaten Bekasi, Ferry Muzakki, pihaknya selama ini sudah melakukan bergai upaya persuasif untuk mengetahui progres penegakan Perda tersebut. Tapi hingga saat ini, belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi.

“Jadi, audiensi terakhir ini dilakukan untuk meminta ketegasan dari Pemkab Bekasi. Kalau dalam satu, dua atau tiga hari kedepan tidak ada tindak lanjutnya, maka alternatif berikutnya kami akan demonstrasi ataupun melakukan monitoring THM yang masih beroperasi,” ancam Ferry.

Kata dia, demonstrasi ataupun monitoring THM perlu dilakukan sebagai shock terapi bagi pihak pemerintah ataupun pengusaha THM yang masih membandel dan tidak mengindahkan Perda yang sudah ada.

“Karena di dalam Perda tersebut, ada klausul atau pasal yang menyebutkan, bahwa masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Perda Pariwisata. Jadi ini adalah salah satu bentuk manifestasi yang bisa dilakukan masyarakat,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengaku bahwa Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin telah menginstruksikan kepada SKPD terkait, yakni Satpol PP untuk melakukan penegakan Perda tersebut.

“Dan ternyata, hasil komunikasi DPRD Kabupaten Bekasi dengan pihak Satpol PP itu terbentur masalah anggaran. Ini memang kesalahan Satpol PP, kenapa di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 tidak mengajukan anggaran untuk penertiban THM,” ucapnya.

Namun kata Sunandar, anggaran untuk penertiban THM itu bisa saja masuk di APBD Perubahan 2017. “Tetapi balik lagi, apakah apakah SKPD terkait akan mengajukan atau tidak. Saya juga baru tahu persoalan ini hasil laporan rapat gabungan Komisi I dan Komisi II kemarin,” terang Sunandar.

Meski demikian, pihaknya sudah mendelegasikan Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi untuk melakukan monitoring THM yang masih beroperasi bersama dengan Tim P6 PAR.

Sebelumnya, Fukhis juga telah melakukan rapat syuro untuk membahas lemahnya penindakan Peraturan Daerah (Perda) Kepariwisataan Nomor 3 tahun 2016.

Berdasarkan Bab III Pasal 47 Ayat 1 Perda tersebut, THM menjadi jenis usaha yang dilarang di Kabupaten Bekasi. THM yang dilarang tersebut meliputi diskotik, bar, klab malam, pub, karoke, panti pijat dan live musik.

“Kami bakal terus mengawal ini, setelah sebelumnya sudah hampir 10 kali lebih mencoba audiensi dengan Kepala Satpol PP. Tapi tidak diindahkan. Oleh sebab itu, kami dari perkumpulan Ormas Islam bakal melakukan cara sendiri dari hasil pembahasan di dewan syuro Fukhis,” ujar Ketua Fukhis, Mustofa kepada Radar Bekasi (Group Gobekasi), Minggu (10/9/2017).

Menurutnya, belum adanya tindakan nyata berupa penutupan THM untuk mengimplementasikan Perda yang sudah disahkan, menilai kinerja pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Bekasi patut dipertanyakan.

”Kami umat Islam yang ada di Kabupaten Bekasi sangat mendukung adanya Perda THM. Tapi kalau regulasinya sudah ada, namun tidak direalisasikan, ada apa ini? Fukhis tidak bakal tinggal diam, jangan sampai Kabupaten Bekasi ini jadi ladang maksiat,” sesalnya.

Sementara itu Ketua DPW FPI Bekasi Raya, Habib Salim Al Athos menambahkan, dalam waktu dekat Fhukis bakal melakukan aksi secara besar-besaran ke kantor Bupati Bekasi untuk mendorong, serta meminta Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin angkat bicara.

“Kami sebenarnya berang atas kelambatan penindakan Perda. Dalam hal ini kepala daerah harus bertanggung jawab, jangan sampai nanti kalau brutal, dibilang anarkis. Namun kalau penegak hukum melihat ada pelanggaran hukum didiamkan, tolong dalam hal ini umat Islam jangan dikategorikan radikal. Tapi kami ingin usaha kemaksiatan dibersihkan,” desaknya.

Salah satu pengurus THM, Mukhlis Hartoyo mengatakan, kalau pihaknya telah melayangkan surat gugatan terkait Perda Kepariwisataan Nomor 3 tahun 2016 Ke Mahkamah Agung (MA).

“Terus terang, kami dari asosiasi ini menolak adanya Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan Karena masih banyak di Perda itu yang perlu direvisi dan terdapat banyak kejanggalannya,” tukas Mukhlis.

Penolakan penerapan Perda itu, lanjut dia, telah disampaikan pihak ke Pemkab Bekasi beberapa waktu lalu. Pihaknya meminta revisi Perda tersebut, karena tak mengakomodir daripada industri kepariwisataan, khususnya hiburan dan cafe.

Ia menjelaskan, industri hiburan kepariwisataan itu telah diatur dan diperbolehkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan lain sebagainya.

“Kami sudah menunjuk biro hukum untuk segera melakukan upaya-upaya hukum yang perlu dilakukan. Dan Alhamdulillah sudah mau lakukan,” terangnya. (dho/and/pj/gob)



loading...

Feeds

Situs Nikah Siri Wajibkan Tes Keperawanan dan Sumpah Pocong!

Polisi Telisik Mitra Nikahsirri.com

POLDA Metro Jaya tengah menelisik mitra nikahsirri.com yang usianya masih di bawah umur. Pasalnya, banyak aktivis atau organisasi anak yang mendesak …
MUI Dukung Pemutaran Film G30S PKI

MUI Dukung Pemutaran Film G30S/PKI

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung pemutaran kembali film Penumpasan dan Pengkhianatan G30S PKI. Sebab, itu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme …
Walah! Pendiri Situs Lelang Perawan Tinggal di Kota Bekasi

Berapa Keuntungan Nikahsirri.com?

DIREKTUR Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Adi  menjelaskan, terkait keuntungan yang didapat Aris Wahyudi selaku pemilik situs nikahsirri.com, …
Pendiri Nikahsirri.com Aris Wahyudi

Pemilik Situs Nikahsirri.com Ditangkap

ORANG yang tertarik untuk merasakan layanan situs www.nikahsirri.com cukup tinggi. Data dari polisi, kurang dari sepekan, sudah 3.000 orang mendaftar di …