Pemkab Bekasi Didesak Benahi RPJMD

Kantor Bupati Bekasi. (Foto: Dokumentasi GoBekasi)

Kantor Bupati Bekasi. (Foto: Dokumentasi GoBekasi)

SEJUMLAH persoalan besar seperti gizi buruk, kemiskinan, dan pendidikan sudah seharusnya masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk lima tahun kedepan. Karena hal itu masih menjadi persoalan di Kabupaten Bekasi.

Angota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Dede Iswandi mengatakan, Pemkab Bekasi seharusnya tidak mengabaikan persoalan mendasar yang belum terselesaikan, dan harus menjadi prioritas dalam menyusun RPJMD.

“Yang saya lihat sekarang belum kearah sana, masih kebanyakan pada infrastruktur. Seharusnya kemisikinan, gizi buruk, pelayan kesehatan dan pendidikan diprioritaskan,” tuturnya.

Dede menjelaskan, komisi IV selaku mitra kerja Dinas Kesehatan melihat masih banyak fasilitas kesehatan belum terpenuhi, seperti jumlah Pusat Layanan Kesehatan (Puskesmas) yang berjumlah 44, padahal di RPJMD 2012-2017 ditargetkan 70 Puskesmas.

“Ini artinya, kalau sudah ada dasar hukum yang disepakati, tapi tidak tercapai, saharusnya bisa melihat mana yang harus dibenahi dan diprioritaskan. Apakah penyusunan rencananya yang tidak benar atau dinasnya yang salah,” ujar Dede.

Ia berharap, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi harus serius dalam merancang RPJMD, karena resikonya untuk lima tahun kedepan pembangunan Kabupaten Bekasi.

“Jadi kalau asal kerja saja, apalagi copy paste dan tidak jelas arahnya, maka akan berdampak pada masyarakat, juga terutama soal pelayanan dan kesejahteraan,” ucap Dede.

Menurut dia, ada beberapa isu besar yang harus masuk RPJMD, seperti kemacetan, kesehatan, pendidikan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang setelah infrastruktur. Ini juga perlu dibenahi.

“SDM tenaga pendidikan jumlahnya sangat minim, begitu juga tenaga medis. Kalau tidak segera dibenahi, bakal terjadi krisis SDM di Pemkab Bekasi,” tukasnya.

(dho/pj/gob)



loading...

Feeds