Dewan Sebut LKPJ-AMJ Bupati Bekasi Palsu

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah.

KETUA Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menilai perbedaan antara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin yang dilaporkan setiap tahun dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) selama lima tahun adalah palsu.

“Kalau memang ada perbedaan dalam LKPJ, itu bisa diduga sebagai laporan palsu. Berarti salah satunya ada yang tidak benar dan singkron, maka bisa dikatakan laporan palsu. Inikan produk hukum, ada aturannya,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah.

Kata Yudhi, Komisi I akan meminta penjelasan terkait adanya perbedaan tersebut.

“Kami akan tanyakan kenapa ini beda, sekaligus minta penjelasan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Bekasi sebagai leading sector,” tegasnya.

Menurut politisi PDIP ini, beberapa program atau kegiatan di tahun anggaran 2016 yang dilaporkan dalam LKPJ-AMJ lima tahunan, tidak terealisasi. Akan tetapi dalam laporan LKPJ Bupati tahun 2016, malah dilaporkan terealisasi.

”Tentu hal ini aneh, dan perlu diklarifikasi,” ucap Yudhi. Sekadar diketahui, LKPJ-AMJ Bupati Bekasi 2012-2017 sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana kepala daerah berkewajiban memberikan LKPJ kepada DPRD.

Dalam penyusunan LKPJ-AMJ Bupati Bekasi periode 2012 – 2017 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007, dimana menjelaskan jumlah anggaran dan realisasi pelaksaan program selama lima tahun, yakni realisasi anggaran tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Penyusunan buku LKPJ-AMJ Bupati Bekasi 2012-2017 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bekasi pada Bappeda sebesar Rp930 juta dengan realisasi Rp585 juta.

Sementara itu, ketika Radar Bekasi (Grup Gobekasi) mengkonfirmasi kepada Sekretaris Bappeda, Dedi Supriyadi terkait hal tersebut, dirinya tidak merespon. Bahkan, saat dikirim pertanyaan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor pribadinya, juga tidak ada jawaban. (and/pj/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …