Komisi III: Penerimaan Pajak Reklame Belum Optimal

(Ilustrasi) Sejumlah kendaraan melintas di dekat papan reklame di jalan A Yani, Kota Bekasi, Selasa (13/9). Pemerintah Kota Bekasi akan menyusun rencana penataan terhadap reklame yang tidak beraturan di jalur protokol guna mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghilangkan kesan kesemerawutan. (Foto: GoBekasi)

(Ilustrasi) Sejumlah kendaraan melintas di dekat papan reklame di jalan A Yani, Kota Bekasi, Selasa (13/9). Pemerintah Kota Bekasi akan menyusun rencana penataan terhadap reklame yang tidak beraturan di jalur protokol guna mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghilangkan kesan kesemerawutan. (Foto: GoBekasi)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyoroti permasalahan potensi pajak reklame yang selama ini masih terhambat potensi pajaknya masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Komaruddin menyatakan bahwa masih banyak terdapat wajib pajak di sektor reklame yang mengurangi potensi pajak daerah sekitar 46 Milyar Rupiah.

“Sampai saat ini pajak di sektor reklame baru diterima sebesar 19 Milyar dari target pendapatan sebesar 67 Milyar atau setara 22,3 persen dari total penerimaan pajak dari sektor reklame,” ujar Komaruddin, Kamis (7/9/2017).

Menurut data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bekasi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kata Komaruddin masih terdapat sekitar 2700 wajib pajak masih belum membayarkan kewajiban pajak reklame.

“Yang sudah mengurus rekomendasi 4700 dan yang baru membayar ada 2000 wajib pajak, jadi masih ada kurang 2700 wajib pajak, kami meminta kepada dinas terkait untuk memformulasikan program kerja untuk bisa mendorong percepatan penerimaan pendapatan dari sektor reklame,” tambahnya.

Komaruddin menyinggung juga soal potensi reklame -reklame di Kota Bekasi yang bisa menjadi sumber penerimaan pajak sektor reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sekitar 9000 potensi reklame yang bisa dijadikan sumber pajak, untuk itu harus dikejar oleh OPD terkait untuk masalah pendataan dan simpilkasi pelayanan perizinan agar para investor tertarik untuk tertib menjalankan kewajiban membayar pajak,” beber Komaruddin.

Karena itu, ia menghimbau agar Pemkot Bekasi juga terus meningkatkan koordinasi dengan aparat Satuan polisi Pamong Praja untuk menertibkan reklame tak berizin. Pasalnya banyak reklame liar yang terdapat di Kota Bekasi dinilai telah menghilangkan potensi pendapatan pajak reklame dalam jumlah yang tidak sedikit.

“Kami memang belum menghitung jumlah potensi pendapatan yang hilang. Yang jelas reklame ilegal memang banyak dan jelas ada potensi PAD yang hilang,” ujarnya.

Komarudin berharap, pemkot Bekasi terus meningkatkan kinerjanya dalam pencapaian PAD. Dengan begitu, realisasi PAD yang minim tidak akan mengganggu jalannya pembangunan secara keseluruhan. (kub/gob)



loading...

Feeds

BK Porda Jabar POBSI 2 Kubu?

BK Porda Jabar POBSI 2 Kubu?

BABAK Kualikasi (BK) Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indoneisa (POBSI) terpecah-pecah. Pasalnya, dalam waktu bersamaan BK …