Disdik Ajukan Rp 14 Miliar untuk Beli Komputer

Ilustrasi komputer. (Foto: http://www.pullman-wa.gov)

Ilustrasi komputer. (Foto: http://www.pullman-wa.gov)

DINAS Pendidikan Kota Bekasi telah mengajukan dana sebesar Rp 14 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017. Dana sebesar itu digunakan untuk membeli ribuan perangkat komputer untuk tingkat SMPN, sehingga murid bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Sudah kita usulkan untuk dibahas bersama legislator Kota Bekasi,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah pada Kamis (7/9/2017).

Inayatullah mengatakan, dana sebesar itu digunakan untuk membeli 1.960 perangkat komputer beserta mebeler seperti meja dan kursi. Seluruh peralatan itu, kata dia, akan dialokasikan ke 49 SMP Negeri di Kota Bekasi dengan masing-masing satu kelas mendapat 40 unit komputer.

“Sebetulnya kebutuhan komputer untuk tiga kelas. Tapi sekarang bertahap dulu, kita ajukan untuk satu kelas,” kata pria yang biasa disapa Inay ini.

Inay berharap usulan tersebut dapat diakomodir pada APBD Perubahan yang sudah mulai dibahas di lembaga legislatif. Meskipun APBD tahun ini mengalami defisit sebesar Rp 122 miliar. Inay menilai, kebutuhan komputer dianggap cukup mendesak untuk mendukung sarana pendidikan.

“Kami ingin segera terpenuhi pengadaan komputer itu, buat UNBK tahun depan,” jelasnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daddy Kusradi mendukung rencana pemerintah daerah yang ingin mengadakan komputer untuk keperluan UNBK. Namun, Daddy mengembalikan kepada Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Bekasi terkait pembiayaan pengadaan komputer itu.

Menurutnya,  usulan tersebut masih dalam pembahasan. Dinas terkait mempunyai pos anggaran yang belum diserap dan ingin dialihkan ke pengadaan komputer.

“Pengajuan ini masih dibahas oleh tim Banggar DPRD Kota Bekasi,” kata Daddy.

Daddy mengungkapkan, pengadaan komputer untuk pelaksanaan UNBK perlu pengkajian matang. Soalnya Pemerintah Kota Bekasi mengalami defisit anggaran, sehingga terjadi pemangkasan di beberapa dinas teknis.

Seperti di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Karena itu, pembiayaan yang sifatnya penting dan mendesak akan segera dialokasikan.

“Sekarang sifatnya skala prioritas. Kalau untuk pengadaan komputer menunggu keputusan semua anggota Banggar, saya tidak bisa memutuskan sendiri,” tandas dia. (kub/gob)



loading...

Feeds

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Foto: Dok/Jpnn

10 Perwakilan MUI Datangi Kedubes AS

POLDA Metro Jaya bakal memfasilitasi pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertemu perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Itu dilakukan Polda sekaligus …