Ada Permainan Dibalik Gagalnya Lelang 3 Pembangunan Jembatan?

Salah satu proyek pembangunan jembatan layang mangkrak di Tegal Gede, Kabupaten Bekasi. Foto: Dok/Radar Bekasi

Salah satu proyek pembangunan jembatan layang mangkrak di Tegal Gede, Kabupaten Bekasi. Foto: Dok/Radar Bekasi

GAGALNYA lelang tiga mega proyek pembangunan jembatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), diduga karena ada permainan.

Hal ini dikatakan Direktur Center For Buggetting dan Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai, pembatalan lelang yang sudah ditentukan pemenangnya secara prosedur oleh Unit Lelang dan Pengadaan (ULP), yakni jembatan Tegaldanas Tegalgede, Jembatan Pantaibakti, dan Jembatan Rengasdengklok, sarat dengan kepentingan.

Kata dia, hal itu terpaksa dilakukan untuk menghilangkan adanya potensi kerugian negara.

“Sebenarnya perilaku penggagalan lelang ini sudah menjadi rahasia umum ketika permainan kotor mulai terungkap. Dalam hal ini, para satgas saber pungli harus lebih jeli dalam pengungkapan praktik curang,” imbuh Uchok.

Menurutnya, meskipun pembatalan kegiatan lelang yang sebelumnya ada ‘kongkalikong’ antara oknum pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan kontraktor, namun keterlambatan pembangunan menjadi masalah tersendiri. Selain itu, waktunya juga berkurang, sehingga berpotensi pada kurang maksimalnya kegiatan dengan waktu yang ada.

Uchok meyakini, pasti para peserta lelang dari mega proyek dengan anggaran sekitar Rp80 miliaran tersebut, sudah mengeluarkan uang ‘pelicin’ untuk kelancaran administrasi.

”Permainan kotor kontraktor dengan oknum pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi, bukan rahasia umum lagi. Oleh karena itu, seharusnya penegak hukum seperti Kejaksaan di Kabupaten Bekasi, perlu untuk mengungkap praktik kotor yang berdampak kurang maksimalnya kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas,” desaknya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan jembatan dan jalan, Agus Sobarna berkilah, terkait pembatalan lelang jembatan tersebut, merupakan kewenangan Kepala Dinas PUPR, Adang Sutrisno.

“Saya tidak ikut campur dalam pembatalan proyek jembatan itu. Tapi pada saat kami koreksi, memang perlu dievaluasi, dan saat itu pula kepala dinas selaku pengguna anggaran langsung membatalkan lelang,” ucapnya. (and/pj/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …