Komisi I Dorong Perda Pesantren

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sholihin saat blusukan ke Ponpes Annida dan menyerahkan simbolis kepada Sekretaris Ponpes Annida, Senin (28/8/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/GoBekasi

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sholihin saat blusukan ke Ponpes Annida dan menyerahkan simbolis kepada Sekretaris Ponpes Annida, Senin (28/8/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/GoBekasi

SEKRETARIS Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Sholihin, mendorong agar peraturan daerah (Perda) tentang pesantran dapat dibuat di Kota Bekasi.

Hal ini ia katakan saat melakukan blusukan ke Pondok Pesantran (Ponpes) Annida Kota Bekasi, di Kampung Mede, Kecamatan Bekasi Timur, Senin (28/8/2017).

Pria yang mencalonkan diri sebagai bakal calon (Balon) Wali Kota Bekasi melalui Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) ini menuturkan, jika pesantren memiliki peran sentral di tengah masyarakat terutama di bidang pendidikan. Baik formal maupun informal.

Karenanya, kata Sholihin, Fraksi PPP DPRD Kota Bekasi merasa kalau Perda pesantren perlu di dorong.

“Perda pesantren adalah wujud kepedulian kami kepada keberadaan pesantren di Kota Bekasi. Karena kami menyadari betul bahwa pesantren berperan penting mendidik anak-anak kita tidak hanya dari sisi akademik tapi moral,” katanya.

Adapun tujuan utama perda pesantren kata pria yang menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Bekasi, untuk memperkuat posisi pesantren di Kota Bekasi agar bisa berdiri sejajar dengan sekolah formal lainnya.

“Dengan adanya perda ini, maka perhatian pemerintah bisa lebih maksimal kepada pesantren. Dengan begitu eksistensi pesantren semakin kian berkibar di Kota Bekasi,” kata Sholihin.

Ketua Forum Pondok Pesantren Se-Kota Bekasi dan juga Sekretaris Yayasan Anida, Muhammad Aiz mengatakan, menyambut baik rencana PPP Kota Bekasi terkait perda pesantren.

Menurutnya, perda pesantren merupakan sesuatu yang sudah lama ditunggu oleh kalangan pondok pesantren di Kota Bekasi.

Sebab sejauh ini, pesantren sendiri di Kota Bekasi belum mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah.

“Bagi kami, ini bagai gayung bersambut. Kami sudah menunggu-nunggu aturan ini sudah lama. Karena kami merasa penting, untuk maju mundurnya pesantren di Kota Bekasi,” kata dia.

Ia juga berharap, dengan perda pesantren, Pemkot Bekasi menjadi memiliki kewajiban bagi pondok pesantren yang ada di Kota Bekasi.

“Selama ini Pemkot Bekasi selalu beralasan kalau pesantren itu tanggungjawab Kementrian Agama. Tapi kalau ada perda, Pemkot Bekasi jadi memiliki kewajiban kepada pesantren,” ungkap Aiz.

Menurut Aiz, total pesantren di Kota Bekasi yang tercatat di Kementrian Agama mencapai 100 lebih. Sedangkan yang tergabung dalam forum pondok pesantren mencapai kurang lebih 50 pesantren.

“Jumlahnya cukup banyak tapi sejauh ini belum mendapat perhatian serius,” tandasnya. (adv/gob)



loading...

Feeds

IMG_20170918_082345

Anggota Kodim 0509 Dites Urine

DANDIM 0509 Kabupaten Bekasi berharap anggotanya tidak terlibat dalam narkoba, baik sebagai pemakai apalagi pengedar. Hal itu diungkapkannya saat tes …