Kemenag Perlu Atur Tarif Bawah Umroh

(Ilustrasi) Sejumlah calon jemaah haji umroh saat melaporkan penipuan salah satu biro perjalanan umroh PT.Lasantu Sentosa Sejati di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Bekasi Kota, Jumat (18/12). Sebanyak ribuan calon jemaah haji umroh berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi korban penipuan perjalanan umroh salah satu biro di wilayah Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi. Foto : Ivan Pramana Putra / GOBEKASI.co.id

(Ilustrasi) Sejumlah calon jemaah haji umroh saat melaporkan penipuan salah satu biro perjalanan umroh PT.Lasantu Sentosa Sejati di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Bekasi Kota, Jumat (18/12). Sebanyak ribuan calon jemaah haji umroh berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi korban penipuan perjalanan umroh salah satu biro di wilayah Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi. Foto : Ivan Pramana Putra / GOBEKASI.co.id

SAAT ini beberapa bisnis biro perjalanan umrah menggunakan trik promo murah. Hal itu yang juga dilakukan First Travel dalam menggaet calon jamaahnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin‎ mengatakan pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag) perlu
mengatur adanya pembatasan tarif bawah.

Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi jamaah yang menjadi korban dari biro perjalanan umrah seperti First Travel.

“Iya saya setuju, harus diberi batasan,” ujar Din kepada JawaPos.com (induk gobekasi.co.id) , Kamis (24/8/2017).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menambahkan, apabila pemerintah membiarkan tidak adanya aturan tarif batas bawah, maka modus- modus promo umrah murah terus berulang.

“(Kalau tidak ada batasan tarif bawah) bisa jadi celah praktik ini,” katanya.

‎Menurut Din, adanya umrah dengan harga promo tersebut harusnya juga diawasi oleh pemerintah, karena dikhawatirkan terjadi pontensi penipuannya.

‎”Harga kaki lima fasilitas bintang lima, itu menipu harusnya kalau sudah begitu negara pemerintah harus cepat peka,” pungkasnya.

(cr2/JPC/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …