Paruh Semester Kedua, Penyerapan APBD Kabupaten Bekasi Sudah 30 Persen

Kantor Bupati Bekasi. (Foto: Dokumentasi GoBekasi)

Kantor Bupati Bekasi. (Foto: Dokumentasi GoBekasi)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi terancam bakal mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat. Hal itu disebabkan masih minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2017 disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru mencapai 30 persen.

Hingga memasuki bulan ke delapan semester kedua, penyerapan APBD Pemkab Bekasi tahun 2017 dari Rp5,6 triliun baru digunakan 30 persen oleh sejumlah dinas, seperti Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memperingatkan akan memberikan sanksi kepada daerah yang rendah dalam penyerapan anggaran. Dirinya juga telah melakukan pengecekan seluruh rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun bank lain.

Hasilnya, terdapat Rp220 triliun dana yang belum diserap. Akibatnya, ia mengultimatum seluruh kepala daerah yang masih rendah dalam penyerapan anggaran di daerah yang mereka pimpin.

“Ya kami siapkan sanksinya. Soalnya, ini uang ditunggu rakyat untuk pembangunan, masa tidak diserap,” ujar mantan Wali Kota Solo tersebut.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Juhandi mengakui, masih banyak dinas yang belum melakukan penyerapan anggaran secara maksimal, namun sayangnya ia tidak menyebutkan angka penyerapan anggaran yang sudah dilakukan oleh dinas terkait.

“Penyerapan anggaran secara keseluruhan itu baru 30 persen, masih banyak dinas pengguna anggaran besar yang belum melakukan kegiatan,” bebernya.

Menurut Juhandi, pencairan anggaran seharusnya dilakukan setiap triwulan. Pencairan dilakukan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan dan tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Hanya saja, dalam kenyataannya, terdapat kegiatan tidak dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah tersusun. Hasilnya, anggaran pun tidak terserap tepat waktu hingga menumpuk. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab pemanfaatan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten Bekasi setiap tahun selalu tinggi.

Lanjutnya, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dibuat oleh SKPD, setiap triwulan harus mencarikan anggaran sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

“Kalau ada sanki dari pemerintah pusat karena minimnya penyerapan anggaran, itukan kebijakan pusat. BPKAD itu kan hanya sebagai bendahara yang mengeluarkan uang bagi setiap SKPD yang membutuhkan,” tuturnya.

Diakui Juhandi, banyak SKPD yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pengguna anggaran. Ada juga yang melakukan pencairan di akhir tahun.

“Kalau setiap SKPD menjalankan fungsinya sebagai pengguna anggaran, maka tidak perlu pencairan sampai akhir tahun. Memang pada 2016 lalu itu banyak yang baru mencairkan anggaran di akhir tahun, dan mampu menyerap rata-rata 80 persen,” terang Juhandi.

(dho/pj/gob)



loading...

Feeds

BK Porda Jabar POBSI 2 Kubu?

BK Porda Jabar POBSI 2 Kubu?

BABAK Kualikasi (BK) Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indoneisa (POBSI) terpecah-pecah. Pasalnya, dalam waktu bersamaan BK …