Terbongkar, Pemkab Bekasi Tak Bayar Pajak Kendaraan Sejak 2011

ASET : Sejumlah mobil dinas dewan terpakir di halaman DPRD Kota Bekasi. Saat ini BPKAD tengah berusaha mengambil salah satu mobdin yang dikuasai oleh oknum pimpinan dewan. FotoDok/Radar Bekasi

ASET : Sejumlah mobil dinas dewan terpakir di halaman DPRD Kota Bekasi. Saat ini BPKAD tengah berusaha mengambil salah satu mobdin yang dikuasai oleh oknum pimpinan dewan. FotoDok/Radar Bekasi

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi ternyata sudah sejak tahun 2011 belum membayar pajak kendaraan dinas, dan jumlahnya pun cukup banyak, yakni mencapai 1.539 unit.

Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi, Iwan Priyatna mengatakan, pihaknya sudah menyampaikanhal itu kepada Pemkab Bekasi sejak 2016, termasuk mendatangi para sekretaris dinas setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta bagian umum.

Namun kata Iwan, komunikasi yang sudah dilakukan belum membuahkan hasil. Sebab, hingga saat ini masih ada ribuan kendaraan baik roda dua dan roda empat yang pajak nya belum dibayar oleh masing-masing OPD maupun Pemkab Bekasi.

”Kami hanya sebatas mengimbau, karena secara institusi sama-sama bagian dari pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, kami lebih mengedepankan komunikasi,” tuturnya kepada Radar Bekasi (Group Gobekasi), Jumát (18/8/2017).

Iwan juga mengaku hingga saat ini belum mendapatkan data kendaraan yang masih layak jalan atau tidak. Termasuk yang sudah dilelang atau berganti plat ke hitam.

”Untuk saat ini, berdasarkan data yang kami pegang, ada 1.539 kendaraan bermotor yang tercatat sebagai kendaraan dinas Pemkab Bekasi, terdiri dari roda dua 959 unit, dan roda empat 580 unit. Potensi pajak yang belum dibayarkan mencapai Rp389.360.000,” beber Iwan.

a menjelaskan, pajak kendaraan dinas milik Pemkab Bekasi tersebut ada yang belum dibayar sejak tahun 2011 sebanyak 134 uni, tahun 2012 sebanyak 502 unit, tahun 2013 sebanyak 109 unit, tahun 2014 sebanyak 188 unit, tahun 2015 sebanyak 211 unit, dan tahun 2016 sebanyak 395 unit.

“Semua data kendaraan itu belum termasuk kendaraan yang sudah tidak layak menurut Pemkab Bekasi. Pasalnya, hingga saat ini belum ada laporan kepada kami bahwa ada penghapusan aset. Jadi seluruh kendaraan dinas tersebut masih tercatat wajib bayar pajak,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengaku cukup kaget saat mengetahui bahwa kendaraan dinas yang digunakan oleh para ASN termasuk DPRD Kabupaten Bekasi pajaknya belum dibayar.

“Kami (DPRD) yang berfungsi sebagai pengawasan, bakal memberikan rekomendasi kepada sekretaris daerah agar memerintahkan setiap OPD untuk membayar pajak kendaraan dinas.

Namun untuk kendaraan dinas DPRD, biasanya langsung dipotong dari gaji dengan keterangan untuk pembayaran pajak setiap tahunnya,” ujar Sunandar. (radar bekasi/and/gob)



loading...

Feeds

IMG_20170918_082345

Anggota Kodim 0509 Dites Urine

DANDIM 0509 Kabupaten Bekasi berharap anggotanya tidak terlibat dalam narkoba, baik sebagai pemakai apalagi pengedar. Hal itu diungkapkannya saat tes …