PNS Pemkot Bekasi Ketahuan Berpolitik di Pilkada, Tindak Tegas

(Ilustrasi) Sejumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Bekasi usai apel di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, kemarin. Saat ini beredar pesan singkat uang pelicin mengatas namakan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda Kota Bekasi untuk mempromosikan jabatan (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

(Ilustrasi) Sejumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Bekasi usai apel di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, kemarin. Saat ini beredar pesan singkat uang pelicin mengatas namakan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda Kota Bekasi untuk mempromosikan jabatan (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

WAKIL Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, kembali menegaskan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menjaga netralitas menjelang berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang.

Bahkan dirinya mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi untuk intens memantau. Meski tanpa ada kerjasama dengan Bawaslu secara otomatis sudah melakukan pemantauan terhadap elemen masyarakat, termasuk ASN Pemkot Bekasi. Syaikhu meminta kepada Bawaslu agar menindak tegas ASN yang terbukti bermain dalam politik praktis.

“Kalau Bawaslu mengetahu ASN ada yang bermain, tegur dan laporkan, lalu berikan sanksi,” ujar Syaikhu kepada Radar Bekasi (Grup gobekasi.co.id), Kamis (10/8/2017) kemarin.

Merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan, bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Begitu juga dengan keberadaan ASN Pemkot Bekasi yang harus menjaga netralitasnya.

Namun demikian, Syaikhu berpendapat ada hak bagi ASN kalau memang dalam kaitan secara emosional sudah terbangun selama ini. Namun demikian, tentunya ASN sendiri yang kemudian memutuskan sikap netralnya.

“Harus mempertimbangkan, jangan sampai kemudian kena delik dari kasus pelanggaran Pilkada yang kedepannya berdampak ke karier dia,” jelas Syaikhu. (yay/pj/gob)



loading...

Feeds