Pengusaha Reklame ‘Nakal’ di Bekasi Harus Ditindak Tegas

(Ilustrasi) Pengendara melintasi reklame raksasa di Jalan Ir. H. Juanda Bekasi Timur Kota Bekasi, Selasa (8/11) kemarin. Kondisi trotoar tersebut memakan pedestrian. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

(Ilustrasi) Pengendara melintasi reklame raksasa di Jalan Ir. H. Juanda Bekasi Timur Kota Bekasi, Selasa (8/11) kemarin. Kondisi trotoar tersebut memakan pedestrian. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi tengah memiliki pekerjaan rumah guna mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor reklame. Pasalnya, sampai Agustus 2017 retribusi reklame tercatat baru terealisasi sebanyak 16 persen dengan nilai Rp14.580.215.800 miliar.

Adapun target retribusi reklame yang dicanang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi mencapai Rp86 miliar. Kondisi saat ini mau tidak mau membuat Pemkot harus bekerja lebih keras lagi untuk mendekati nominal target semula.

Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu mengaku optimis angka saat ini akan mengalami peningkatan seiring adanya perubahan peraturan daerah (perda) pada sektor reklame. Menurutnya, evaluasi menjadi salah satu faktor penting agar nilai keuntungan bisa lebih besar.

“Memang harus diperbaiki, dalam artian sekarang sebetulnya belum seluruh panggung-panggung reklame itu dipasang,” ujar Syaikhu kepada Radar Bekasi, Jumat (11/8/2017) kemarin.

Dia mengatakan, PUPR Kota Bekasi harus berani menindak tegas kepada para pengusaha reklame yang tidak tertib administrasi. Menurutnya, lambannya retribusi reklame saat ini tak lepas dari masa berlaku kontrak reklame yang terkadang masih terpasang.

“Sehingga, kalaupun dia (pengusaha reklame) sudah selesai masih aja tampil, di situ, kalau nggak ditegur, nggak diturunkan, ada potensi kerugian dong,” jelas dia.

Syaikhu menambahkan, target untuk mendapatkan retribusi secara penuh memang sulit. Namun demikian, PUPR Kota Bekasi juga harus mencanangkan cara baru agar realisasinya hampir mendekati target.

“Harus ada sosialisasi lebih lanjut, juga penerapan sanksi terhadap proses yang tidak diikuti oleh para pengusaha,” tegasnya.

(one/pj/gob)



loading...

Feeds