Politisi Golkar Soal Rekomendasi Rahmat Effendi: Politik, Sedetik pun Bisa Berubah

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Rahmat Effendi (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara di Rapimda DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Foto: Dokumentasi

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Rahmat Effendi (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara di Rapimda DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Foto: Dokumentasi

JELANG Pilkada 2018 Kota Bekasi, nama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kembali diusung Partai Golkar untuk maju kembali dalam pemilihan Walikota Wakil Walikota Bekasi Periode 2018-2022 mendatang. Meski begitu, keputusan itu belum permanen alias masih bisa berubah. Hal tersebut diungkapkan oleh politisi senior Partai Golkar Kota Bekasi, Rosihan Anwar.

“Saya kira belum final. Itu baru rekomendasi. Semua politik bisa berubah, sedetik pun bisa berubah,” ungkapnya.

Ia mengaku, dukungan Golkar terbagi atas dua fase. Pertama, fase rekomendasi yang sudah dipegang calon. Kedua, fase surat keputusan. Di fase ini, kata Rosihan masih menunggu keputusan DPP.

“SK Rekomendasi Cawalkot 2018 dari DPP Golkar untuk Rahmat Effendi masih bisa dievaluasi,” tuturnya.

Dilain pihak, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Ardin Marham mengungkapkan, tidak akan terjadi perubahan rekomendasi Partai Golkar terhadap Rahmat Effendi sebagai calon yang diusung di Pilkada Kota Bekasi.

“Tidak akan berubah, karena SK rekomendasi itu cuma sekali keluar. Tidak boleh dua kali,” katanya.

Sehingga, kalau pun terjadi sesuatu hal di tingkat DPP, tidak akan berdampak pada rekomendasi yang sudah diberikan kepada Rahmat Effendi.” Tidak ada kekhawatiran kita, karena rekomendasi itu sudah turun bahwa Pak Rahmat sudah calon Wali Kota,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi mengungkapkan, jika setiap bakal calon mesti melampirkan SK rekomendasi dari DPP partai pengusung.” Kan ada dua itu yang akan kita liat nanti, yaitu syarat calon dan syarat pencalonan,” ujarnya.

Untuk SK rekomendasi partai pengusung, masuk dalam kategori syarat pencalonan. Ia menegaskan, rekomendasi usungan itu mesti dari pengurus partai politik yang sah dan terdaftar di MenkumHAM.

“Jadi (pengurus) DPP Partai yang mengeluarkan rekomendasi kepada calon tertentu, harus terdaftar di MenkumHAM. Bahwa partai itu, merekomendasikan calon tersebut atau didukung parpol, atau gabungan parpol,” tambahnya. (lea/gob)



loading...

Feeds