Kepala SMKN 5 Bekasi Jelaskan Soal Besaran DAT

Suasana SMKN 5 Kota Bekasi. (Foto: Yurizkha Aditya/GoBekasi)

Suasana SMKN 5 Kota Bekasi. (Foto: Yurizkha Aditya/GoBekasi)

SEJUMLAH wali murid resah lantaran dimintai biaya Dana Awal Tahun (DAT) di SMKN 5 Kota Bekasi sebesar Rp4,5 juta dan uang SPP Rp 250.000 per bulan. Hal ini dibantah oleh Kepala SMKN 5 Kota Bekasi, Agus Wimbadi, Rabu (9/8/2017).

Sebelumnya: Wali Murid SMKN 5 Bekasi Menjerit

Agus mengatakan, tidak ada pungli yang terjadi dilingkungan SMKN 5 Kota Bekasi. Hanya saja, dirinya membenarkan adanya DAT dan SPP perbulan yang sudah disepakati oleh komite sekolah dan walimurid.

“Kalau pungli itu sifatnya memaksa dan berdasarkan keputusan sepihak. Kalau DAT dan SPP itu sudah menjadi keputusan bersama antara komite sekolah dengan walimurid. Jadi itu bukan pungli,” ujarnya kepada gobekasi.co.id Rabu (9/8/2017).

Kata Agus, sejak diambil-alihnya pengelolaan SMA-SMK oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), membuat subsidi pendidikan atau dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) justru berkurang.

Pasalnya, dari tiga sumber dana BOS yang berasal dari BOS Pusat, BOS Provinsi, dan BOS Daerah, sejak SMA-SMK dikelola Pemprov, BOS Daerah harus ditarik yang mengakibatkan berkurangnya dana BOS bagi para siswa.

“Dana BOS Daerah atau Bosda itu ibaratkan pohon yang paling besar. Karna Pemkot Bekasi sendiri memberikan BOS kepada sekolah itu sebesar Rp2 juta per siswa. Sedangkan sekarang sudah tidak ada lagi karna pengelolaan SMA-SMK diambil alih oleh Pemprov,” bebernya.

Agus menjelaskan, adanya DAT sebesar Rp 4,5 juta dan iuran SPP sebesar Rp 250 ribu diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah dan pembayaran gaji bagi para guru honorer.

Lagi pula, DAT tersebut hanya dibayarkan diawal pendaftaran peserta didik baru dan boleh dibayarkan dengan cara dicicil. Dan selanjutnya, siswa tidak akan dibebani oleh biaya-biaya lain selain iuran perbulan.

Selain itu kata dia, terkait soal adanya pembayaran baju seragam, dirinya menilai itu masih hal yang wajar sebagai pemenuhan atribut sekolah. Namun, pembayaran seragam itu dilakukan oleh koperasi, bukan tuntutan sekolah.

“Intinya, kita pihak sekolah tidak akan berani menarik iuran-iuran yang bersifat memaksa atau sepihak. Semua sudah berdasarkan hasil kesepakatan dan keputusan bersama antara komite dan wali murid,” tandasnya. (Dyt/gob)

 



loading...

Feeds