Akhirnya Nasib 72 Siswa SMAN 10 Bekasi Jelas Sudah

Siswa SMAN 10 Kota Bekasi yang belum diakui statusnya belajar di ruangan kelas 12 SMA Yaperti, Kelurahan Pejuang, Medansatria. Rabu (9/8). Disdik Jabar memastikan mereka akan diterima di SMAN Terbuka 10. Foto:Raiza/Radar Bekasi

Siswa SMAN 10 Kota Bekasi yang belum diakui statusnya belajar di ruangan kelas 12 SMA Yaperti, Kelurahan Pejuang, Medansatria. Rabu (9/8). Disdik Jabar memastikan mereka akan diterima di SMAN Terbuka 10. Foto:Raiza/Radar Bekasi

NASIB 72 siswa SMAN 10 yang tidak diakui, akhirnya jelas. Menyusul keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang memastikan puluhan siswa tersebut bakal mendapat hak pendidikannya di SMAN Terbuka 10 Kota Bekasi.

Kepastian itu diungkapkan Kadisdik Provinsi Jabar Ahmad Hadadi, kemarin. Menurut Hadadi, 72 siswa yang kini menumpang di SMA Yapetri, Kelurahan Pejuang, itu akan mulai menjalani proses belajar di sekolah terbuka pada September mendatang.

“Kami harus sesuai dengan ketentuan, jangan sampai melanggar aturan sehubungan rombelnya sudah penuh dan PPDB sudah ditutup. Maka yang bersangkutan kami terima kalau mau di sekolah itu, tapi dengan sekolah menengah terbuka,” katanya kepada Radar Bekasi (Grup gobekasi.co.id), Rabu (9/8/2017).

Hadadi menjelaskan, sekolah menengah terbuka itu sama dengan sekolah induknya. “Kurikulumnya sama, bahan ajarnya sama, gurunya juga sama, kepala sekolahnya sama, ujiannya juga sama,” ujarnya.

Baca Selengkapnya: Curahan Hati Siswa SMAN 10 Kota Bekasi yang Tak Diakui Pihak Sekolah

’’Kami peduli kepada mereka. Supaya tetap bisa sekolah. Maka tidak ada alasan sekarang ini anak-anak tidak sekolah. Kami sudah menyiapkan sekolah negeri, kami sudah menyiapkan sekolah swasta. Ketika negeri dan swasta sudah tidak bisa menampung lagi, kami punya sekolah menengah terbuka. Insya Allah, ini dari sisi mutunya juga terjamin,” janjinya.

Untuk gedung sekolah, sambung Hadadi, siswa yang diterima akan melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah lain jika sekolah yang ada belum memiliki ruangan belajar. Kata dia, mengenai hal lain, seperti ijazah dan tenaga pendidik sama seperti sekolah asal.

“Kalau sekolahnya ada oke, kalau tidak ada, berarti itu kan ketika ada persoalan tidak ada ruangan, ya sarana pendukung lainnya, maka kami buka sekolah menengah terbuka. Sekolah menengah terbuka itu nanti tempatnya bisa dicari, bisa di rumah, bisa di balai desa, sehingga kita sebut tempat kegiatan belajar. Nanti ada sekolah induknya, sekolah induknya misalnya SMAN 10. Ada guru binanya, ada guru honor non PNS nya,” paparnya.

Disinggung mengenai penyebab persoalan antara sekolah dan warga, Hadadi mengatakan, bahwa mantan Kepsek SMAN 10 Kota Bekasi Waluyo tidak pernah menjamin menerima siswa – siswa tersebut. Namun, ia memperkirakan kalau kepsek di sekolah tersebut takut untuk menolak permohonan warga.

“Kalau kepala sekolah saya tanya tidak (menjamin). Kami hanya dititipkan, mungkin karena dia tidak berani menolak, karena ada wali kota. Cuma kan wali kota tidak punya kewenangannya, sekarang sudah kewenangan provinsi. Nitip si boleh nitip, tapi semua harus sesuai dengan ketentuan kan, semua ada prosedurnya,” tegasnya.

Hadadi mengimbau, supaya warga mengikuti segala sesuatu sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada.

“Nanti kami sekolah menyalahi aturan, menyalahi PPDB yang sudah diatur oleh Pak menteri, terus menyalahi berbagai juklak juknis PPDB Jawa Barat. Terus juga nanti kami diprotes oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). Jadi tolong semuanya sesuai dengan prosedur saja lah,” tutupnya.

(neo/pj/gob)



loading...

Feeds