Nunggak Rp 1,9 Miliar, Kantor Pajak Sandera Bos Pabrik Kontruksi

ilustrasi seseorang sedang di borgol

ilustrasi seseorang sedang di borgol

BOS PT CTM yang bergerak di jasa kontruksi, disandera pihak Kantor Pelayanan Pajak Karawang, Kamis (3/8/2017). Pasalnya, perusahaan yang dipimpin pria berisinial TND itu sampai kini memiliki tunggakan pajak senilai Rp 1.9 miliar.

“Seharusnya ada dua orang yang kami sandera, yakni TND sebagai direktur utama, dan SNS selaku komisaris. Tapi karena, keduanya adalah suami istri, maka SNS kami tidak sandera,” kata Kepala KPP Pratama, Karawang Selatan, Freddy Hasiholan Sianipar, ditemui di lapas Cikarang.

Freddy menambahkan, penyanderaan yang dimaksud yang bersangkutan TND akan dikurung penjara selama enam bulan tanpa ada putusan pengadilan. Namun, bila hutang pajaknya dilunasi, maka TND dibebaskan.

“Sekarang TND kami titipkan di Lapas Karawang. Karena, Lapas Cikarang tidak ada tempatnya,” ujarnya.

Masa tahanan itu, kata Freddy akan diberikan selama enam bulan. Apabila dalam enam bulan kedepan tidak ada pelunasan tunggakan pajak, maka akan kembali diperpanjang selama enam bulan. Dan seterusnya.

”Kalau masih tidak melunasi, kami akan terus sandera yang bersangkutan,” imbuhnya.

Tunggakan pajak, PT CTM yang dipimpin TND itu mencapai Rp 1.9 miliar. Bahkan, usulan paksa badan (penyanderaan) ini sudah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Sejauh ini, kata Freddy, sebelum dilakukan penyanderaan, penunggak pajak telah dilakukan penagihan secara persuasif, mulai dari penerbitan surat teguran (ST), surat paksa (SP), surat perintah melakukan penyitaan (SPMP), pemblokiran rekening, serta pencegahan Wajib Pajak ke luar negeri.

Upaya tersebut telah dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2017 namun belum ada itikad baik wajib pajak untuk membayar tunggakannya.

Berdasarkan catatan DJP II, Jawa Barat, sudah ada 16 penanggung pajak yang telah melunasi tunggakan pajaknya dengan nilai Rp 67,9 miliar. Padahal, jumlah usulan penyanderaan dalam tahun 2017 adalah sebanyak 21 penanggung pajak dengan nilai Rp 97,8 miliar.

Dengan demikian, masih tersisa 5 penanggung pajak yang masih dalam proses pantauan gijzeling yang nilainya Rp 29,9 miliar.

Freddy mengingatkan kepada penunggak pajak yang saat ini dalam pantauan proses gizjeling, untuk segera melunasi tunggakan pajaknya sehingga tindakan paksa badan tidak perlu dilakukan.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas DJP II, Jawa Barat, Adilega Tanius mengatakan, TND dan SNS yang keduanya adalah suami istri itu tinggal di daerah Bogor Jawa Barat. Namun, untuk perusahaannya ada di daerah Karawang.

“Kami sudah berkordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penyanderaan kepada yang bersangkutan,” tandasnya (kub/gob)



loading...

Feeds