Istana Negara Prihatin Atas Nasib Guru Honorer Kabupaten Bekasi

Salah satu guru honorer sedang menyampaikan persoalan yang dialami ratusan guru honorer di Kabupaten Bekasi ke Asisten Deputi V Kepresidenan RI Bidang Komunikasi dan Politik, Tatang Yahya Badrurahman, Rabu (2/8). (Foto: Ist)

Salah satu guru honorer sedang menyampaikan persoalan yang dialami ratusan guru honorer di Kabupaten Bekasi ke Asisten Deputi V Kepresidenan RI Bidang Komunikasi dan Politik, Tatang Yahya Badrurahman, Rabu (2/8). (Foto: Ist)

ASISTEN Deputi V Kepresidenan RI Bidang Komunikasi dan Politik, Tatang Yahya Badrurahman, prihatin dengan nasib ratusan guru honorer di Kabupaten Bekasi. Pasalnya, hak yang seharunya diterima oleh guru honorer justru hanya menjadi persoalan.

Tatang menerima langsung keluhan guru honorer yang tergabung Forum Honorer Pembela Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi di Istana Negara, Rabu (2/8/2017). Ia mengatakan, pihak istana tidak bisa memberikan rekomendasi karena persoalan tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.

”Sebenarnya ini masalah yang ada di daerah dan dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah. Karena kalau istana tidak bisa mengeluarkan rekomendasi, tapi kalau dengar cerita dan laporan, kami cukup prihatin,” katanya saat dihubungi Radar Bekasi (Grup Pojokjabar.com), kemarin.

Namun laporan dan keluhan guru honorer tersebut, kata Tatang, akan ditampung dan dijadikan arsip untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

”Kami di sini (Istana Negara) sifatnya hanya menampung, tapi tidak bisa memberikan rekomendasi dan tanggapan. Melainkan nantinya bakal menjadi arsip yang bakal diketahui langsung oleh Bapak Presiden RI untuk sebagai dasar laporan yang masuk,” terangnya.

Sementara itu, Anita Rachayu Eka Handayani, salah satu guru honorer yang dipecat dan bergabung dalam FPHI Kabupaten Bekasi, mengatakan laporan yang ia sampaikan bakal menjadi catatan untuk diketahui oleh Presiden.

”Setelah hampir satu jam kami diterima oleh Asisten Deputi V. Dikatakan laporan yang sudah kami sampaikan hanya menjadi cacatan yang bakal diketahui oleh Bapak Presiden, namun pihak istana memang tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi,” ungkapnya.

Eka berharap setelah menyampaikan laporan dan aduan, persoalan yang ia alami tidak terjadi kembali.

”Kita harap Presiden turut merumuskan untuk mengeluarkan kebijakan, bagaimana cara untuk menyelenggarakan pendidikan dan kesejahteraan guru tidak luput dari perhatian,” ujarnya.

Sekadar informasi, ada 126 guru honorer di Kecamatan Cibitung yang tidak menerima dana jasa tenaga kerja (Jastek). Selain itu, guru honorer juga menyebut dipungut Rp150 ribu saat mengurus pemberkasan jastek meski pada akhirnya tidak bisa diterima.

(and/pj/gob)



loading...

Feeds

Pembangunan tribun lapangan multiguna, Bekasi Timur, Jumat (24/11/2017). (Foto M Yakub)

Stadion Mini Multiguna Mulai Digarap

PEMERINTAH Kota Bekasi kembali memulai bangun kursi penonton di Stadion Mini Multiguna, Bekasi Timur. Pantauan GoBekasi, yang terbangun hanya baru …