14 Desa di Kabupaten Bekasi Bakal Dilalui Kereta Cepat Jakarta-Bandung

ilustrasi

ilustrasi

JALUR kereta cepat Jakarta-Bandung akan melintasi wilayah Kabupaten Bekasi. Megaproyek yang dibangun atas kerja sama Indonesia-Cina ini rencananya akan ditetapkan pekan ini. Penetapan dilakukan untuk menginventarisir luas lahan yang dibutuhkan pembangunan jalur rel sejauh 142,3 kilometer.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Agus Susanto, mengatakan penetapan lokasi itu disampaikan pihak PT Kereta Cepat Indonesia-Cina saat melakukan pertemuan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan pemerintah desa, kepolisian serta BPN, pada pekan lalu.

“Jadi dari hasil pemaparan dari pihak KCIC, dilakukan perencanaan lokasi. Kabupaten Bekasi turut hadir, begitu juga BPN Kabupaten Bekasi, karena turut terlewati kereta tersebut. Dari perencanaan tersebut, pihak desa menyosialisasikan pada masyarakat, kemudian setelah itu dilakukan penetapan lokasi. Tanggal 31 Juli kemarin atau pekan ini lokasi ditetapkan,” kata Agus.

Dikatakan Agus, penetapan lokasi tersebut penting diketahui masyarakat. Soalnya, mayoritas lahan yang nantinya digunakan untuk kereta cepat merupakan milik masyarakat.

“Di Kabupaten Bekasi sendiri akan ada 14 desa dari 5 kecamatan yang terlewati. Namun luasnya berapa belum diketahui, setelah lokasi ditetapkan baru nanti diketahui,” katanya.

Menurut Agus, BPN dilibatkan sebagai pihak penyedia lahan. Nantinya, lahan masyarakat yang akan digunakan untuk kereta cepat akan dihitung nilainya oleh tim appraisal.

“Setelah dihitung nanti dibebaskan. Kami pun akan membentuk tim yang turun ke lapangan untuk menyediakan lahan. Di sisi lain masyarakat pun akan tahu dan dilibatkan karena menyangkut tanah milik mereka,” ungkapnya.

Seperti diketahui, kereta cepat membentang dari Stasiun Halim Jakarta Timur hingga Tegalluar Kabupaten Bandung, sejauh 142,3 kilometer. Di Jawa Barat, kereta akan melintasi 95 desa/kelurahan di 29 kecamatan dan delapan kota/kabupaten.

Kedelapan daerah tersebut yakni Kota Bekasi (tiga kecamatan dan sembilan kelurahan), Kabupaten Bekasi, Karawang (dua kecamatan dan delapan desa), Purwakarta (lima kecamatan dan 20 desa), Kabupaten Bandung Barat (empat kecamatan dan 17 desa), Kota Cimahi (satu kecamatan dan lima kelurahan), Kota Bandung (enam kecamatan dan 14 kelurahan) dan Kabupaten Bandung (tiga kecamatan dan delapan desa).

“Untuk Kabupaten Bekasi kami belum pasti kecamatan dan desa mana saja yang akan terlewati. Namun jika menginduk pada tol, wilayah yang dilewati kemungkinan Tambun Selatan (perbatasan Kota Bekasi) hingga Kedungwaringin (perbatasan Karawang),” katanya.

Berdasarkan pemaparan PT KCIC, secara keseluruhan terdapat 6.043.349 meter persegi dari 6.331 bidang tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan kereta cepat. Hingga kini, baru 55 persen atau 3.206.141 meter persegi dari 1.597 bidang tanah yang telah dibebaskan.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.248.784 meter persegi dari 1.596 bidang tanah milik warga, satu bidang seluas 120 ribu meter persegi milik perusahaan swasta, serta tujuh bidang tanah milik non warga.

Ketujuh bidang tersebut yaitu 264.600 meter persegi milik PT Perkebunan Nusantara VIII, 634.795 meter persegi milik PT Jasa Marga, 95.893 meter persegi milik PT Kereta Api Indonesia, 186 ribu meter persegi milik TNI AU (Lanud Halim Perdanakusumah), 153.636 meter persegi milik Perum Jasa Tirta II, 573 ribu meter persegi milik PT Perhutani, 27.933 meter persegi milik TNI AD (Brigif Kujang 317). (dho/pj/gob)



loading...

Feeds