Komisi I Dorong Pemerintah Data Calon Pemilih di Apartemen dan Rumah Susun

(Ilustrasi) Tampak sejumlah petugas tengah memeriksa dokumen keimigrasian salah satu WNA (insert)

(Ilustrasi) Tampak sejumlah petugas tengah memeriksa dokumen keimigrasian salah satu WNA (insert)

KOMISI I DPRD Kota Bekasi mendorong agar Dinas Terkait dan KPUD Kota Bekasi segera melakukan pendataan pemilih di Apartemen dan Rumah Susun Sederhana ( Rusunawa)  wilayah setempat.
 “Kita sangat mendorong agar KPUD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi segera bekerjasama lurah, camat serta pengelola apartemen agar melakukan pendataan pemilih, ” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyikapi persiapan Pilkada beberapa waktu yang akan datang.
Menurutnya pemilih di Apartemen jangan sampai tidak terdata oleh KPUD pada saat petugas lapangan melakukan pendataan. Hal ini sangat rawan adanya warga yang tinggal di Apartemen tidak memiliki hak pilih atau bahkan di manfaatkan oknum menjadi pemilih siluman.Untuk mengatasi hal ini maka Komisi I sebagai bagian dari pengawasan Pilkada Juni 2018, mendatang sangat mendorong di lakukan pendataan dengan pihak terkait.
Sebagaimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 dan 22 UUD 45, UU 39/1999 Pasal 34 tentang hak warga untuk dapat memilih dlm pemilihan umum atau pilkada , perda tentang pembentukan RT dan RW serta perda rumah susun di kota bekasi
“Jangan sampai warga Kota Bekasi kehilangan hak pilih dan bisa jadi malah di manfaatkan oknum menjadi pemilih siluman, ” ungkapnya.
Pilkada Kota Bekasi harus belajar dari Pilkada DKI Jakarta bahkan dengan Kabupaten Bekasi, dimana banyak warga yang tidak memiliki hak pilih karena kelalaian dari para petugas dan KPUD.MoU antara KPUD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil juga harus segera diteken.Nantinya semua data kependudukan akan dapat di sajikan oleh pihak Dinas secara menyeluruh kepada KPU D yang akhirnya menjadi data pemilih sementara.
” KPUD juga jangan sampe lengah terhadap hal ini, sementara partisipasi pemilih masih terbilang kecil ,dan banyak warga yang tidak terdata ini akan mengurangi proses pilkada secara baik, ” Katanya.
Pada pilkada Juni 2018, mendatang KPUD Kota Bekasi juga menargetkan adanya penambahan partisipasi pemilih. Data yang ada pada Pilkada 2012 lalu, hanya ada 48 persen warga yang menggunakan hak pilih dari data pemilih sekitar 1,7 juta jiwa dan pada pilkada mendatang KPUD sudah menargetkan adanya penambahan jumlah partisipasi pemilih hingga 70 persen dari perediksi DPT mencapai 1,8 juta jiwa.
“KPUD Kota Bekasi sudah melayangkan surat untuk MoU dengan Pemkot dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak Pemkot. Padahal sosialiasi pemilihan sudah kita lakukan beberapa kali baik pemilih pemula atau lansia dan sebentar lagi ada pendataan warga yang sudah meninggal dan pindah tempat tinggal, ” ujar Komisioner KPUD Kota Bekasi Syafrudin. (adv/gob)


loading...

Feeds

GAMKI Tak Mau Terjebak Politik Praktis

GAMKI Tak Mau Terjebak Politik Praktis

DEWAN Pimpinan Pusat GAMKI Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Dickson Siringo Ringo, menegaskan jika organisasinya tidak akan mendukung salah satu partai …
Warga melewati banjir setinggi 70 sentimeter, Selasa (21/11/2017). (Foto: Raiza/Radar Bekasi)

Air Banjir di Ciketing Udik Menghitam

SEPEKAN sudah banjir melanda warga di pemukiman Perumahan Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), Ciketingudik, Kota Bekasi. Bukannya surut. Air di komplek …