Begini Tanggapan Dewan Soal Banyak Warga Kota Bekasi Jadi TKI

Para calon TKI yang berada di penampungan PT SIC, Kamis (21/7/2016). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

Para calon TKI yang berada di penampungan PT SIC, Kamis (21/7/2016). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali tidak memungkiri, upah di negeri orang lain lebih menjanjikan dari negeri sendiri.

Karena itu, kata Ral sapaan akrab Syaherallayali, jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Kota Bekasi terus mengalami peningkatan.

Meski begitu, kata dia, bukan berarti Upah Minimum (UMK) Kota Bekasi sebesar Rp 3,6 juta per bulan sangat tidak layak.

Menurut dia, gaji sebesar itu sudah melewati tahapan kajian yang matang antara pemerintah, pihak swasta dan perwakilan para pekerja.

“Kalau mengacu pada sistem pengupahan nasional yah itu lebih dari cukup. Tapi kalau untuk kebutuhan sebetulnya belum mencukupi,” jelas Ral, Selasa (1/8/2017).

Ral mengungkapkan, sebetulnya pemerintah berada di posisi yang dilematis.

Pemerintah bisa saja menaikan gaji para pekerja agar masyarakat bisa mencari rejeki di negeri sendiri.

Namun keputusan itu akan berimplikasi pada jumlah investasi di Kota Bekasi.

Para investor, kata dia, cenderung akan hengkang dari Kota Bekasi karena upah yang dipatok cukup tinggi.

“Kalau investor pindah dari Kota Bekasi, justru bakal menambah jumlah pengangguran. Ini posisi yang dilematis bagi pemerintah,” tandas Ral. (kub/gob)



loading...

Feeds