Jelang Pilkada Kota Bekasi, Komisi I Dorong KPU Data Pemilih di Hunian Vertikal

(Ilustrasi) Ini dia apartemen Grand Centerpoint yang disewakan dalam per hari oleh pemiliknya. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

(Ilustrasi) Ini dia apartemen Grand Centerpoint yang disewakan dalam per hari oleh pemiliknya. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

MENJELANG pemilihan kepada daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2018, Komisi I DPRD Kota Bekasi mendorong agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diwilayahnya segera melakukan pendataan warga yang menempati hunian vertikal.

Misalnya saja, Apartemen dan tidak terkecuali rumah susun sederhana (Rusunawa). Hal ini memengingat pesta demokrasi lima tahunan tinggal sebentar lagi.

“Kita sangat mendorong agar KPUD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi segera bekerjasama Lurah,Camat serta Pengelola Apartemen agar melakukan pendataan pemilih,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata, Senin (31/7/2017) kepada GoBekasi.co.id.

Sebab bila tidak terdata, Ariyanto khawatir akan adanya pemilih siluman dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum politikus yang ada di Kota Bekasi. Karena itu, lembaganya sebagai bagian dari pengawasan Pilkada Juni 2018, sangat mendorong dilakukannya pendataan oleh pihak terkait.

Sebagaimana lanjut Ariyanto, ketentuan yang di atur dalam Pasal 19 dan 22 UUD 45, UU 39/1999 pasal 34 tentang hak warga untuk dapat memilih dalam pemilihan umum atau pilkada. Juga demikian, peraturan daerah (Perda) tentang pembentukan RT dan RW serta Perda rumah susun di Kota Bekasi

“Jangan sampai warga Kota Bekasi kehilangan hak pilih, dan bisa jadi malah di manfaatkan oknum menjadi pemilih siluman,” tegasnya.

Menurutnya, Kota Bekasi harus belajar dari Pilkada DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi, dimana banyak warga yang tidak memiliki hak pilih karena kelalaian dari para petugas dan KPUD.

MoU antara KPUD dan Disducasdip Kota Bekasi juga harus segera diteken. Nantinya semua data kependudukan akan dapat di sajikan oleh pihak Dinas secara menyeluruh kepada KPUD yang akhirnya menjadi data pemilih sementara.

“KPUD juga jangan sampe lengah terhadap hal ini, sementara partisipasi pemilih masih terbilang kecil, dan banyak warga yang tidak terdata, ini akan mengurangi proses pilkada secara baik,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPUD Kota Bekasi, Syafrudin, mengaku sudah menargetkan adanya penambahan partisipasi pemilih.

Dari data Pilkada 2012, KPUD Kota Bekasi mencatat hanya ada 48 persen warga yang menggunakan hak pilih dari data pemilih sekitar 1,7 juta jiwa.

Sementara pada Pilkada 2018 mendatang, KPUD sudah menargetkan adanya penambahan jumlah partisipasi pemilih hingga 70 persen dari perediksi DPT mencapai 1,8 juta jiwa.

“KPUD Kota Bekasi sudah melayangkan surat untuk MoU dengan Pemkot dalam hal ini Disdukcasip. Namun hingga saat ini, belum ada jawaban dari pihak Pemkot. Padahal sosialiasi pemilihan sudah kita lakukan beberapa kali, baik pemilih pemula, atau lansia, dan sebentar lagi ada pendataan warga yang sudah meninggal dan pindah tempat tinggal,” paparnya. (kub/gob)



loading...

Feeds