Mau Jadi Calon Walikota Bekasi? Minimal Siapin Uang Segini…

Ilustrasi pilkada. (Foto: Jawa Pos)

Ilustrasi pilkada. (Foto: Jawa Pos)

SUHU politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi yang rencananya bakal dihelat pada Juni 2018 mendatang mulai memanas. Siapa bakal calon (balon) yang akan maju pun hampir setiap hari menjadi bahan perbincangan di masyarakat.

Selain isu koalisi partai politik yang akan mengusung bakal calon, tak kalah serunya juga soal ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh para bakal calon untuk menduduki kursi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi 2018 mendatang.

Tidak tanggung-tanggung. Dari informasi yang didapat, modal untuk maju sebagai calon Wali Kota Bekasi minimal harus menyiapkan uang Rp35 miliar hingga Rp40 miliar.

Bahkan dikabarkan, untuk membeli perahu partai politik pengusung, bakal calon perlu menyiapkan Rp10 miliaran. Harga perahu pun bervariasi. Partai politik yang memiliki suara tinggi, harganya lebih mahal dibanding partai yang hanya mendukung.

“Biaya yang dibutuhkan pasangan calon pada Pilkada umumnya akan lebih besar dibanding dengan pendapatan resmi mereka sebagai kepala daerah jika menang dalam Pilkada. Tanpa pengawasan yang ketat, kondisi ini dapat menjadi awal dari korupsi di daerah,” kata Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.

Menurutnya, diawal proses penjaringan saja, bakal calon wali kota atau wakil wali kota diwajibkan mengeluarkan biaya pendaftaran yang berkisar hingga belasan juta rupiah. Dengan dalih untuk biaya survei dan alat sosialisasi balon.

“Dalam politik, tak ada yang gratis. Untuk bisa duduk di kursi legislatif saja, calon legislatif (caleg) harus merogoh kantong dalam-dalam alias mengeluarkan dana tak sedikit. Apalagi, calon kepala daerah, minimal itu menghabiskan Rp40 miliar, bahkan lebih dari itu,” beber Uchok.

Padahal, tambah Uchok, biaya yang dikeluarkan para calon untuk maju dalam Pilkada tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima selama lima tahun berkuasa.

“Jika tidak diwaspadai, dikhawatirkan akan terjadi hitung-hitungan ekonomi. Berapa modal yang dikeluarkan, bagaimana bisa mengembalikan modal tersebut. Jika itu terjadi, maka akan banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Termasuk di Kota Bekasi,” tukasnya.

Lanjut Uchok, besarnya biaya yang dibutuhkan calon kepala daerah, dianggap sebagai penyebab meningkatnya perilaku korupsi. Biaya tinggi yang mereka keluarkan acapkali diperoleh dari utang, lalu harus dapat dikembalikan ketika mereka sudah menjabat.

“Seorang bakal calon kepala daerah harus membeli kendaraan politik dengan harga yang begitu mahal. Komitmen partai politik merektur bakal calon tanpa mahar politik, itu hanya sekadar jargon menarik simpati atau memang mencari calon pemimpin yang kapabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” beber Uchok. (sar/pj/gob)



loading...

Feeds