Soal Uang Seragam Jutaan Rupiah, SMPN 7 Kota Bekasi Tanggapi Begini…

SMPN 7 Kota Bekasi. Foto: Istimewa

SMPN 7 Kota Bekasi. Foto: Istimewa

KEPALA SMPN 7 Kota Bekasi, Markum, membantah kalau sekolahnya memaksakan orangtua murid membeli seragam sekolah di koperasi. Malahan, ia mengaku kalau sudah ada tiga anak yatim yang dibebaskan administrasi seragam.

Tiga yatim yang dibebaskan dari administrasi seragam sekolah adalah Alza Aulia dari kelas 7.2, Reval Rivansi kelas 7.3, dan Viar Apriani Pribadi dari kelas 7.4, di SMPN 7 Kota Bekasi.

“Dah saya komunikasi dengan koperasi, dari petugas koperasi tidak memaksakan kepada orangtua secara sekaligus. Tetapi, secara bertahap sesuai kemampuan, dan ada anak yatim yang sudah dibebaskan dari bayaran uang pakaian seragam,” papar dia, Kamis (27/7/207) kepada GoBekasi.co.id.

Sementara itu, pengurus koperasi sekolah, Iin Irnawati, membenarkan kalau administrasi seragam sekolah diakomodir melalui koperasi sekolah.

Baca Juga: SMPN 7 Kota Bekasi Tarik Uang Seragam sampai Jutaan, Orangtua Menjerit!

Kendati demikian, ia menampik jika pihak sekolah mewajibkan orangtua murid membeli seragam di koperasi sekolah. Sejatinya, kata Iin penyediaan koperasi sekolah hanya untuk mempermudah orangtua murid.

“Kita tidak memaksa. Bagi yang ingin membeli diluar silahkan,” kata Iin sambil mengabadikan identitas wartawan diruang guru.

Dorojatum menambahkan, kalau harga seragam dijual dengan harga relatif murah Rp 150 ribu. Harga tersebut menurutnya lebih murah ketimbang di pasaran.

“Harga seragam hanya Rp 150 ribu, murah kok. Ketimbang dipasaran,” timpalnya.

Ketika disinggung terkait dasar hukum pihal sekolah menjual perlengkapan sekolah, lima orang guru yang merupakan pengurus koperasi SMPN 7 Kota Bekasi, enggan berkomentar lebih jauh.

Bahkan, kelima pengurus koperasi sekolah tersebut seperti menganggap penjualan seragam merupakan hajatan pada tahun ajaran baru. (kub/gob)



loading...

Feeds

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

PERWAKILAN Serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Mereka meminta supaya pembahasan UMSK …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperingatkan aktivitas belanja online merupakan transaksi yang rawan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam catatan YLKI, …