Kewenangan SMA Beralih ke Provinsi, 2 Pembangunan Gedung Sekolah di Kota Bekasi Terbengkalai

(Ilustrasi) Empat orang siswi SMA berjalan di koridor sekolah.  Ilustrasi. Foto: jpnn/GoBekasi

(Ilustrasi) Empat orang siswi SMA berjalan di koridor sekolah. Ilustrasi. Foto: jpnn/GoBekasi

PROYEK pembangunan dua gedung sekolah SMA/SMK Negeri di Kota Bekasi mulai terbengkalai pasca pengalihan wewenang pengelolaan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sejak Januari 2017 lalu.

“Setidaknya ada dua sekolah yang pembangunannya terpaksa berhenti di tengah jalan akibat pengalihan tersebut,” kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar.

Kedua proyek pembangunan sekolah yang terbengkalai tersebut adalah SMA Negeri 18 di Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur dan SMK Negeri 8 yang rencananya akan didirikan di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede.

“Rencana pembangunan kedua sekolah tersebut tadinya sudah disiapkan pada anggaran 2018. Tapi karena ada perubahan kewenangan, akhirnya tidak bisa dilanjutkan,” ujar Dadang.

Menurut dia, pembangunan gedung SMAN 18 Kota Bekasi telah bergulir sejak 2015 dengan menggunakan dana pertanggungjawaban sosial dari perusahaan swasta.

Operasional bangunan sekolah tersebut sangat penting, mengingat siswa sekolah itu terpaksa menumpang belajar di SDN Bekasi Jaya VI dan XII.

“Akhirnya, sebagian bisa menempati bangunan sekolah mandiri yang terdiri dari tiga ruangan di lantai dasar,” terang Dadang.

Ia menambahkan, pada tahun yang sama juga dilakukan pengerjaan enam ruang kelas baru tambahan yang didanai pemerintah pusat.

Baru kemudian, 2016 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi merealisasikan pembangunan tambahan sembilan ruang kelas baru dengan menghabiskan anggaran hingga Rp3,1 miliar.

“Sebenarnya kami sudah menyiapkan perencanaan penyelesaian sekolah ini hingga 2018, berupa pembangunan tambahan sembilan ruang kelas baru berikut sarana kelengkapan sekolah lainnya, termasuk pengerjaan gerbang sekolah dan pagar untuk pengamanan aset,” ucap Dadang.

Namun karena adanya perubahan kebijakan tersebut, tambah Dadang, akhirnya pembangunan tidak bisa dilanjutkan.

Lanjut Dadang, pihaknya membuka diri jika Pemprov Jabar membutuhkan Detailed Engineering Design (DED) terkait kelanjutan pembangunan SMAN 18 Kota Bekasi tersebut.

“Hingga saat ini belum ada yang menghubungi kami untuk berkonsultasi melanjutkan pembangunan SMAN 18. Padahal kami siap memberikan DED-nya apabila dibutuhkan,” pungkas Dadang.

(sar/pj/gob)



loading...

Feeds

Deddy-Mizwar-ke-PDIP

Deddy Mizwar Merapat ke PDIP?

KETUA DPW PKS Jabar sekaligus Bakal Calon Wakil Gubernur Jabar, Ahmad Syaikhu menanggapi enteng kehadiran Bakal Calon Gubernur Jabar, Deddy …
Petani Desa Sukakarya. (Foto: Ist)

Malangnya Petani di Sukakarya

SEJUMLAH lahan pertanian di desa Sukalaksana kecamatan Sukakarya, saat ini sudah memasuki musim panen padi. Sebagian warga pun disibukan dengan …