Tata Ruang di Kota Bekasi Harus Berkeadilan

PEMERINTAH Kota Bekasi harus bisa mengelola kota dengan adil. Sehingga tidak ada pihak yang merasa paling diuntungkan atau merasa dirugikan dalam proses pengelolaan kota.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Aisyah dalam Bincang Santai bersama Rukun Jurnalis Bekasi dengan tema “Tata Ruang” di Alun-alun Kota Bekasi, Jumat (21/7/2017) malam.
Sebagai wakil rakyat, ia tidak mau mendengar ada istilah anak tiri dan anak kandung dalam proses pembangunan seperti yang saat ini terjadi.
“Ada kecamatan anak tiri ada kecamatan anak kandung. Yang seperti ini tidak boleh terjadi. Semua harus adil, tentu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,” kata dia.
Dirinya juga tidak ingin kalau Pemkot Bekasi terkesan lebih pro terhadap para pemegang modal. Tapi di lain sisi mengabaikan rakyat kebanyakan.
Ia mengambil contoh misalnya, di daerah Bintara, ada warga yang mengeluhkan pembangunan apartemen di wilayah mereka dan melaporkan kepadanya selaku anggota DPRD Jawa Barat.
Bagi dia, laporan ini menunjukan kalau Pemkot Bekasi abai terhadap masyarakatnya.
“Ada pemerintah kota. Tapi warga memilih melaporkan keluhannya ke DPRD Jawa Barat. Ini ada apa,” ujar perempuan yang akrab disapa Yeyen, itu.
Yeyen juga menantang Pemkot Bekasi selaku pemegang regulasi untuk konsisten menerapkan regulasi serta tidak main-main dalam urusan aturan.
Baru-baru ini, Yeyen kaget betul ketika ada temuan 10 pabrik di wilayah Bekasi Utara mengamabil air tanah dengan izin dari Pemkot Bekasi. Padahal, pemberian izin air tanah sudah menjadi domain provinsi.
“Izin itu ada di provinsi, kok bisa Pemkot Bekasi menerbitkan izin. Ini kan melanggar dan bisa mengarah kepada tindak pidana,” jelas Yeyen.
Selain itu, ia tidak mau kalau pengelolaan kota hanya sebatas kosmetik saja. Misalnya, banyak taman-taman dibangun, nampak indah dilihat tapi tidak bisa dinikmati.
“Jadi jangan seperti kosmetik saja, dilihatnya di luar indah tapi di dalamnya tidak demikian,” tutur Yeyen.
Pada dasarnya, Yeyen ingin kalau Kota Bekasi bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi seluruh warga masyarakat tanpa ada pembeda.
“Semua harus bisa menikmati tinggal di Kota Bekasi, tidak ada perbedaan. Kota harus dikelola dengan adil,” pungkasnya.
Sementara, itu Deny Bratha, salah satu jurnalis senior di Kota Bekasi mengkritik Pemkot Bekasi yang tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan pengelolaan kota.
Contohnya dalam hal pemanfaatan ruang, ada daerah yang statusnya berubah-ubah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi.
“Karang Kitri itu statusnya berubah sampai tiga kali. Dari lahan resapan, sampai jadi lahan bisnis. Ketika saya coba konfirmasi ke Pemkot Bekasi kenapa bisa begitu, mereka menjawab ini tuntutan pesatnya pembangunan,” kata dia.
Melihat fakta itu, dirinya menangkap kesan seolah kebijakan mengenai tata ruang di Kota Bekasi mengarah kepada pesanan.
“Entah benar atau tidaknya, tapi memang terkesan seperti ada pesanan,” sindiri, pria yang akrab disapa Brata, itu.
Selain itu, Brata juga menyinggung, adanya potensi korupsi dalam pengelolan tata ruang di Kota Bekasi. Studi kasusnya, bisa dilihat di Kabupaten Bogor. Di mana Bupati Bogor, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi gara-gara persoalan mengotak-atik tata ruang.
“Potensi korupsinya besar. Ini bisa dimulai dari perencanaan. Itu sangat bisa dimainkan. Misalnya mengubah peruntukan lahan resapan menjadi pusat bisnis atau hunian. Persoalan menjadi pelik, karena bicara soal tata ruang, tidak banyak orang paham soal ini. Karena berkaitan dengan hal-hal yang sangat teknis,” paparnya.
Pemerhati Perkotaan, Ichsanudin mengatakan, hal yang paling utama dalam mengelola kota yakni adanya keberlanjutan. Yakni, bagaimana kota dibangun untuk memberikan rasa nyaman untuk penghuninya sekarang dan masa yang akan datang.
Untuk mewujudkan kenyamanan tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan menurutnya, salah satunya faktor alam.
“Unsur paling penting dari alam ini, air, udara, matahari dan ruang itu sendiri. Nah untuk menciptakan Bekasi yang nyaman, perlu kebijaksanaan dalam mengelola unsur tersebut. Ini yang sudah mulai dilakukan oleh daerah lain,” terangnya.
Disisi lain, perwakilan Pemkot Bekasi dalam hal ini Kepala Bagian Humas Pemkot Bekasi, Edi Dadio mengatakan, siap menampung semua aspirasi masyarakat yang mengemuka dalam diskusi yang dihelat oleh Rukun Jurnalis Bekasi.
“Kami tampung semua masukannya, nanti akan kami buat jurnalnya dan akan kami sampaikan kepada dinas terkait. Pemkot Bekasi, tentu berterimakasih sekali atas segala macam masukan yang ada,” kata dia, yang hadir mewakili Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang berhalangan hadir.(kub/gob)


loading...

Feeds

Rapat Paripurna Penetapan APBD-P Kota Bekasi, Kamis (19/10/2017). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

Sah! APBD-P Kota Bekasi Rp5,7 Triliun

ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 Kota Bekasi disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (19/10/2017). Dalam rapat tersebut DPRD …
Rekom Sutriyono Masih Bisa Dievaluasi

Rekom Sutriyono Masih Bisa Dievaluasi

REKOMENDASI Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) terhadap anggota Komisi IV DPR RI, Sutriyono masih dapat dievaluasi. Demikian …
Tanpa Syaikhu, PAS Jilid 2 Berlanjut

Tanpa Syaikhu, PAS Jilid 2 Berlanjut

KETUA DPW PKS Jawa Barat memastikan jika tanpa dirinya, koalisi PAS jilid 2 di Pilkada Kota Bekasi dimungkinkan tetap berlanjut. …