Soal THM, Satpol Pp Abaikan Perintah Bupati

DISEPELEKAN: Selama ini Satpol PP Kabupaten Bekasi kerap disepelekan oleh banyak kalangan. Salah satu buktinya yakni minimnya alokasi anggaran meski tugas dari penegak perda ini cukup luas.CF6/ILUSTRASI/RADAR BEKASI

DISEPELEKAN: Selama ini Satpol PP Kabupaten Bekasi kerap disepelekan oleh banyak kalangan. Salah satu buktinya yakni minimnya alokasi anggaran meski tugas dari penegak perda ini cukup luas.CF6/ILUSTRASI/RADAR BEKASI

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi dianggap tidak menaati perintah Bupati Bekasi soal penutupan tempat hiburan malam (THM).

Pasalnya, meski perda yang melarang THM beroperasi sudah dilembardaerahkan, namun tetap saja jenis usaha tersebut beroperasi hingga kini.

Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Teten Kamaludin. Menurutnya, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sudah seharusnya Satpol PP menjalankan fungsinya sebagai penegak perda.

”Menurut saya Satpol PP ini lemah, mereka tidak menjalankan tugas. Sesuai hasil rapat dan pengkajian antara legislatif dan eksekutif sudah ada kesepakatan secara legalitas.

Karena Dinas Pariwisata sudah menjalankan fungsinya dan bupati juga sudah memberikan surat keputusan
terkait penutupan THM serta jenis usaha yang tertera pada Perda Nomor 3 Tahun 2016,” ungkapnya.

Kata Teten, jika THM ditutup, maka PAD yang semula dikha watirkan bakal hilang bisa diganti dari sektor lain. Seperti pajak hiburan dari hotel, kolam renang dan arena biliar.

Sedangkan soal tenaga ker ja THM yang kemungkinan ba kal kehilangan pekerjaan jika tempat usahanya ditutup, lanjut Teten, persoalan tersebut menjadi tanggungjawab Di nas Tenaga Kerja. Pemerintah daerah, kata dia, sudah me mikirkan persoalan tersebut.

”Jadi Satpol PP itu jangan banyak berpikir. Merekakan bagian dari sistem dalam birokrasi pemerintah di Kabupaten Bekasi, seharusnya bekerja saja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kalau hingga saat ini belum juga terealisasi perlu dipertanyakan dan dievaluasi kinerjanya,” terangnya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Mulyana Muhtar, mengatakan pihaknya mendukung penuh penutupan THM yang melanggar perda.

”Dari pembahasan raperda hingga perda, kita terus berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata yang merupakan mitra kerja komisi II, hingga akhirnya sudah tersosialisasikan terkait penutupan,” ujarnya.

”Meskipun hal tersebut (penindakan) bukan lagi menjadi fungsi kontrol kita di komisi II, namun secara moral sebagai wakil rakyat kita tetap melakukan pengawasan.

Walaupun saat penegakan perda secara legalitas menjadi tugas komisi I yang bermitra dengan Satpol PP,” ungkapnya. (radar bekasi/and/pj/gob)



loading...

Feeds