Penyelesaian Polemik PPBD Jalur Lingkungan, Pemkab Bekasi Akan Keluarkan Perbup

(Ilustrasi) Para orang tua siswa menyerbu kantor Kecamatan Tambun Selatan, Senin (27/6/2016). (Foto: Dokumentasi/GoBekasi)

(Ilustrasi) Para orang tua siswa menyerbu kantor Kecamatan Tambun Selatan, Senin (27/6/2016). (Foto: Dokumentasi/GoBekasi)

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi batal mengeluarkan Keputusan Bupati untuk menyelesaikan polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur wilayah desa. Sebagai gantinya, pemerintah daerah bakal mengeluarkan Peraturan Bupati.

Dalam aplikasinya, nantinya Dinas Pendidikan juga bakal menerapkan sistem online (daring) untuk jalur tersebut. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan.

“Kita tidak jadi membuat Keputusan Bupati melainkan Peraturan Bupati (Perbup) Bekasi tentang PPDB. Itu untuk menghindari adanya pelanggaran Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur kuota murid setiap rombongan belajar,” ujar Ketua PPDB Kabupaten Bekasi, Asep Saefullah, Rabu (19/7/2017).

Kata Asep, rancangan Perbup tinggal menunggu koreksi. Ia yakin pada pekan depan calon siswa dari jalur wilayah desa sudah diterima di sekolah negeri yang dituju.

“Sengaja kita menggunakan sistem online untuk mencegah adanya fitnah kepada kami, karena kalau offline sangat rentan adanya intimidasi dari orang-orang yang mempunyai kepentingan,” katanya.

Lelaki yang juga menjabat sebagai kepala Bidang Data pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ini menerangkan, pihaknya tidak membuka PPDB di seluruh SMP negeri, melainkan haanya di wilayah padat penduduk.

“Kita sudah verifikasi sekolah yang kembali kita buka rombel baru untuk mengakomodir siswa yang berada di sekitar skolah saja,” katanya.

Sekolah tersebut di antaranya SMP negeri di Kecamatan Tarumajaya, Babelan, Tambun Utara, Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat dan Cikarang Selatan.

“Jadi hanya di wilayah yang kemarin pada saat pendaftaran terjadi polemik,” ujarnya.

PPDB untuk calon siswa dari jalur wilayah desa akan dimulai pada pekan depan. Namun aktivitas sekolah tahun ajaran baru sudah dimulai sejak beberapa hari kemarin.

Kata Asep, siswa yang nantinya mendaftar melalui jalur wilayah desa tidak akan tertinggal pelajaran.

“Memang ini bukan kemauan kita, melainkan untuk menaati peraturan yang ada. Karena dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 ada sanksi apabila melakukan pelanggaran,” ungkapnya.

(and/pj/gob)



loading...

Feeds