Pemkot Bakal Rubah Perda Pengelolaan Bank Sampah

BANK SAMPAH : Kepala UPTD Kebersihan Bantargebang, Yono sedang memantau Bank Sampah Berkah Sejahtera di RT02/03, Kelurahan Bantargebang.CR27/RADAR BEKASI

BANK SAMPAH : Kepala UPTD Kebersihan Bantargebang, Yono sedang memantau Bank Sampah Berkah Sejahtera di RT02/03, Kelurahan Bantargebang.CR27/RADAR BEKASI

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi tengah mengajukan perubahan peraturan daerah (perda) nomor 11 tahun 2011 kepada DPRD Kota Bekasi mengenai pengelolaan Bank Sampah Kota Bekasi. Perubahan dilakukan agar berlaku lebih luas dengan melibatkan dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan komunitas bank sampah.

Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Jumhana Lutfhi menjelaskan pembahasan dengan Badan Legislatif (Banleg) DPRD Kota Bekasi sudah berlangsung empat kali. Sebelum finalisasi pada 21 Juli mendatang, pihaknya sudah menyiapkan sasaran atas pengajuan perda tersebut.

“Kita ingin lebih mengelola sampah ini lebih bagus lagi, kita ingin mendorong BUMD muncul. Juga, memberikan payung hukum terhadap berdirinya komunitas-komunitas peduli sampah,” ujar Lutfhi saat ditemui Radar Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Rabu (19/7/2017) kemarin.

Lutfhi menyebut, teknis pada perubahan perda ini akan menyasar dari hulu hingga hilir untuk menampung semua volume sampah untuk dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Dalam perubahan ini Pemkot Bekasi memastikan tidak perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lantaran perubahan ini hanya mengarah pada pengelolaan.

“Gak lah, kalau DKI ya DKI. Kalau ini sampah kita , sampah Kota Bekasi,” terang dia.

Dia mengatakan, perda saat ini belum memiliki peraturan untuk mendirikan BUMD. Selain itu juga, menurutnya belum bisa mengakomodir ketika masyarakat sudah mulai menghimpun dengan misi menjaga lingkungan Kota Bekasi.

“Seperti Bank Sampah, gerakan peduli lingkungan atau keswadayaan pengolahan sampah dalam masyarakat, itu kan belum ada payung hukumnya,” jelas Lutfhi.

Lutfhi menambahkan, dengan rencana perubahan ini juga dapat membantu program smart city lewat pengolahan sampah. Hanya saja, ia berharap DPRD Kota Bekasi merealisasi keinginan Pemkot Bekasi dengan memberikan lampu hijau terhadap pengajuan perubahan perda tersebut.

“Dewan kan melihat bagaimana bisnis plannya gimana, prospeknya bagaimana terhadap usulan-usulan kami. Harapannya Perda secepat diputuskan,” tandas dia.

Sementara itu, anggota Banleg DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali mengungkapkan tak menutup kemungkinan keinginan perubahan yang diajukan Pemkot Bekasi akan terealisasi. Pasalnya, rencana perubahan ini lebih menyeluruh untuk mengakomodir potensi yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dalam perda tersebut kan belum ada BUMD yang terlibat, ini positif dong,” terang Ral, sapaannya.

Ral menambahkan pendirian BUMD ini tak mewajibkan menunggu ketuk palu yang pada akan terjadi pada pekan depan. Pendirian BUMD baru terjadi jika DPRD meneken perubahan yang kemudian dilanjutkan sosialisasi oleh Pemkot Bekasi.”Gak harus, nanti kan Pemkot Bekai sosialisasi dulu,” tandas dia. (yay/pj/gob)



loading...

Feeds

IMG_20170918_082345

Anggota Kodim 0509 Dites Urine

DANDIM 0509 Kabupaten Bekasi berharap anggotanya tidak terlibat dalam narkoba, baik sebagai pemakai apalagi pengedar. Hal itu diungkapkannya saat tes …