Tunjangan Wakil Rakyat Kabupaten Bekasi Akan Bertambah, Ini Tanggapan Pengamat

Kantor DPRD Kabupaten Bekasi. (Foto: Harun Nazarudin/GoBekasi)

Kantor DPRD Kabupaten Bekasi. (Foto: Harun Nazarudin/GoBekasi)

PENAMBAHAN tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik, Harun Alrasyid. Menurutnya, jika tunjangan ditambah, sudah seharusnya dibarengi dengan kinerja seperti memproduksi perda dan memperbaiki absensi kehadiran.

“Meski memang tidak semua dewan yang malas ada juga yang memiliki kredibilitas tinggi, nah yang jarang ngantor ini seharusnya bisa merubah karena menjadi anggota DPRD merupakan jabatan amanah rakyat,” ungkapnya.

Kata Harun, kenaikan tunjangan DPRD memiliki dasar PP Nomor 18 Tahun 2017. Namun tetap saja, harus ada etika moral yang dibangun oleh wakil rakyat.

“Jadi harus sadar diri, sudah sesuai tidak dengan kinerjanya dan masyarakat memilki kontrol pengawasan kinerja wakil rakyatnya,” katanya.

Menurut akademisi Unisma Bekasi ini, partai politik harus berperan mengontrol kadernya yang duduk di legislatif. Karena keberadaan anggota dewan juga tidak lepas dari partai politik. Oleh karena itu, bila ada anggota dewan yang malas harus diberikan sanksi dari partai.

“Partai politik juga punya fungsi pengawasan bagi anggota dewannya, dan sepengetahuan saya banyak partai politik yang konsen terhadap kadernya di dewan supaya bekerja secara maksimal dan juga ada audit kinerja anggota dewan karena yang berwenang PAW dan memindahkan dari komisi ke komisi itukan partai politik,” ungkapnya.

Lanjut Harun, bila kenaikan tunjangan disebut tidak pantas maka kembali lagi kepada masyarakat dengan melihat kinerja anggota dewan. Dan, wakil rakyat harusnya juga melihat dan menilai diri sendiri apakah pantas mendapat kenaikan tunjangan.

“Jadi itu bisa menjadi landasan (pengawan dan penilaian kinerja dewan) oleh masyarakat. Dan sebenarnya tidak ada landasan yang clear nilainya dan memang kembali lagi ke masyarakat,” ucapnya.

(dho/pj/gob)



loading...

Feeds