Soal Rombel PPDB dan NEM yang Diatur Sekolah, Ini Jawaban Disdik

Demonstran menyerahkan Pocong sebagai bentuk kekecewan lantaran gagal dalam proses PPDB Online kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, Selasa (17/7/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah

Demonstran menyerahkan Pocong sebagai bentuk kekecewan lantaran gagal dalam proses PPDB Online kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, Selasa (17/7/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah

TERKAIT dengan aksi demonstrasi dari empat orang yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengenai Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2017 dengan membawa Pocong, Dinas Pendidikan Kota Bekasi angkat suara.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, mengatakan kalau penambahan rombongan belajar (Rombel) sudah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Sesuai dengan aturan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 itu sudah disetujui, kita sudah berikan surat dan sudah mendapakan balasan, jadi rombel perkelas itu 34 menjadi 40,” kata Inay, Selasa (17/7/2017).

Ia membantah jika Dinas Pendidikan tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan. “Semuanya sudah sesuai dengan mekanisme yang ada,” kilah Inay.

Masalah NEM yang disebut adanya ‘kongkalikong’ (Persekongkolan) atau sudah diatur di salah satu sekolah pun kata Inay, lembaganya sudah menindaklanjuti.

Dalam temuannya, hanya ada kesalahan teknis dalam segi penulisan. Bukan disengaja ataupun dipalsukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Pihak Sekolah lanjutnya, sudah meminta permohonan maaf mengenai kesalah pahaman mengenai NEM tersebut. Begitupun kata dia, orangtua siswa yang bersangkutan sudah memafkan sehingga tidak ada lagi masalah dilapangan.

“Bukan karena permohonanan maaf saja kita diam, tapi tetap dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Krisman Iswandi menambahkan, lembaganya saat ini sudah berhasil atas pelaksanaan PPDB Online.

Ia mencatat sebanyak 15 ribu lebih siswa sudah mendaftarkan diri sebagai calon siswa melalui PPDB Online. Hanya saja, pihaknya saat ini tidak bisa menampung secara menyeluruh siswa tersebut.

“Kita hanya bisa menampung siswa sebanyak 12 ribu. Itu dikarenakan jumlah SMPN yang minim, sisnya kita alihkan ke swasta,” kata dia.

Pemerintah Kota Bekasi bahkan menjamin atas siswa yang telah ditolak oleh PPDB online, begitupula siswa yang masuk dalam golongan tidak mampu.

“Siswa yang tidak masuk dalam sistem PPDB Onlien dan golongan miskin akan kita larikan ke swasta, dananya pemerintah melaui APBD Kota Bekasi,” tandas Krisman. (kub/gob)



loading...

Feeds

Warga melewati banjir setinggi 70 sentimeter, Selasa (21/11/2017). (Foto: Raiza/Radar Bekasi)

Air Banjir di Ciketing Udik Menghitam

SEPEKAN sudah banjir melanda warga di pemukiman Perumahan Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), Ciketingudik, Kota Bekasi. Bukannya surut. Air di komplek …
Domino's Pizza Hadirkan Varian Baru

Domino’s Pizza Hadirkan Varian Baru

DOMINO’S Pizza hadirkan varian pizza baru, adalah Meatzza BBQ Burst dan American All Star Burts. Meski terbilang baru, namun penjualan …