Pemkot Bekasi Tagih Pemprov DKI Jakarta Soal Dana CD

Ilustrasi. Foto: Dokumentasi/GoBekasi

Ilustrasi. Foto: Dokumentasi/GoBekasi

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum membayarkan kewajibannya terkait community development (CD) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Padahal ketentuan soal kewajiban ini sudah tertuang dalam addendum kerjasama pengelolaan TPST Bantargebang yang ditandatangani kedua pemeribtah daerah ini beberapa waktu lalu.

Kepala BPKAD Kota Bekasi, Sopandi Budiman mengatakan,Sampai sekarang pihaknya masih menunggu DKI Jakarta mentransfer dana CD terkait TPST Bantargebang. Apalagi untuk pencairan dana kompensasi sampah dua triwulan ini, Pemkot Bekasi sudah mengucurkan dana talangan melalui APBD Kota Bekasi.

“Pemkot Bekasi sudah melayangkan surat kepada Pemprov DKI Jakarta terkait hal ini. Kami sudah menulis surat, agar Pemprov DKI menyelesaikan kewajibannya, minimal untuk kompensasi sampah dulu deh,” ungkapnya. Minggu (16/7/2017).

Sopandi mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar menjalankan komitmennya terhadap perjanjian kerjasama terkait pengelolaan TPST Bantargebang.

“Kerjasama kan sudah ditandatangani, masing-masing pihak juga sepakat menjalankan hak dan kewajibannya, jadi gak ada alasan lagi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menunda pembayaran dana community development ini,” paparnya.
Sopandi kemudian berjanji Pemkot Bekasi bakal mendatangi Gubernur DKI Jakarta untuk menanyakan permasalahan ini.

“Surat sudah kami tulis, jika tidak direspon maka kami akan menemui Gubernur DKI Jakarta secepatnya,” pungkasnya.

Pihaknya menekankan pentingnya dana kompensasi sampah untuk masyarakat di tiga kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bantargebang, yakni Kelurahan Sumurbatu, Cikiwul dan Ciketingudik.

“Jangan sampai masyarakat kembali resah, karena dana kompensasi sampah ini berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak TPST Bantargebang,” tutupnya (Dyt/gob)



loading...

Feeds