Ormas Ogah Dibubarkan Silahkan ke Pengadilan

PEMBACAAN PUTUSAN:  Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bekasi, Eka Budi Prijanta (depan kanan) didampingi panitera pengganti dan dihadiri penggugat dan tergugat di PN Bekasi, Rabu (3/6). Dok/RADAR BEKASI

PEMBACAAN PUTUSAN: Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bekasi, Eka Budi Prijanta (depan kanan) didampingi panitera pengganti dan dihadiri penggugat dan tergugat di PN Bekasi, Rabu (3/6). Dok/RADAR BEKASI

BERBAGAI kritik muncul sebagai bentuk penolakan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Apalagi perppu itu mengeliminasi peran pengadilan dalam pembubaran ormas.

Namun, dalam pandangan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santoso, ormas yang dibubarkan justru masih bisa menempuh jalur pengadilan. Menurut Sugeng, keputusan menteri dalam negeri (Mendagri) menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) tentang pembekuan kegiatan ormas beserta pencabutan status badan hukumnya masih bisa diuji di pengadilan.

Sugeng mengatakan, kebijakan Mendagi dan Menkumham tentang pembubaran ormas merupakan putusan tata usaha negara. “Itu membuka kesempatan untuk diuji di pengadilan,” ujar Sugeng dalam diskusi bertema Cemas Perppu Ormas di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017) sebagaimana dilansir Jpnn.com. (Induk Gobekasi).

Sugeng menambahkan, hal itu bisa dilakukan dengan dasar UU TUN. Dia menjelaskan, dalam konsep negara hukum maka sesuatu yang tidak diatur di sebuah UU maka tetap terikat oleh UU lain yang mengaturnya.

“Karena prinsip negara hukum memberikan perlindungan, maka tetap terbuka untuk diuji keputusan TUN yang dikeluarkan pemerintah,” ujar Sugeng.

Karena itu Sugeng menilai pihak yang menganggap pembubaran ormas tak bisa diuji di pengadilan merupakan anggapan yang keliru. “Tetap bisa diuji pengadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut Sugeng menyatakan, dirinya sedari awal menyetujui Perppu Ormas dengan catatan. Menurut dia, yang menilai suatu keadaan memaksa itu adalah pemerintah.

Sedangkan DPR bisa menolak ataupun menerima perppu dari pemerintah. “Jadi, yang bisa menilai keadaan memaksa, menyelesaikan masalah, kekosongan undang-undang dan menganggap undang-undang tidak memadai itu pemerintah,” katanya.(boy/jpnn/gob)



loading...

Feeds

Pembangunan tribun lapangan multiguna, Bekasi Timur, Jumat (24/11/2017). (Foto M Yakub)

Stadion Mini Multiguna Mulai Digarap

PEMERINTAH Kota Bekasi kembali memulai bangun kursi penonton di Stadion Mini Multiguna, Bekasi Timur. Pantauan GoBekasi, yang terbangun hanya baru …