Kartu Bekasi Sehat Sedot Dana Rp 27 Miliar

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat peluncuran Kartu Sehat berbasis NIK, Senin (16/1/2017). (Foto: Ist)

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat peluncuran Kartu Sehat berbasis NIK, Senin (16/1/2017). (Foto: Ist)

KARTU Bekasi Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KBS-NIK) telah menyedot dana hingga Rp 27 Miliar sepanjang 2017.

Dana tersebut untuk membayar tagihan di rumah sakit yang melayani pasien “kartu sakti” tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Kusnanto, mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan dana sebesar Rp 75 miliar untuk mengcover Kartu Sehat berbasis NIK selama setahun.

Dana tersebut juga untuk mengcover hutang tahun 2016 lalu senilai Rp 10 miliar.

“Sisa dana Insya Allah cukup sampai akhir tahun,” kata Kusnanto, Kamis (13/7/2017).

Meski masih menyisakan sebesar Rp 38 miliar, kata Kusnanto, pihaknya menyiapkan dana tambahan sebesar Rp 20 miliar sebagai antisipasi jika terjadi kekurangan.

Dana itu, kata dia, akan diusulkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017.

“Karena kita juga sedang perluasan kerja sama dengan rumah sakit,” kata dia.

Menurut dia, seluruh rumah sakit di Kota Bekasi yang berjumlah 39 diwajibkan melayani pasien pemegang kartu sehat yang dikeluarkan pemerintah.

Tak hanya itu, kata dia, 19 rumah sakit di luar Kota Bekasi, seperti di Jakarta juga telah menjalin kerja sama dengan pemkot.

Sementara, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, meski pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai asuransi layanan kesehatan seperti BPJS, KIS, dan lainnya, pemerintah daerah tetap mengeluarkan layanan kesehatan yang ditanggung anggaran daerah.

”Ini bentuk pelayanan kami dalam kesehatan,” kata Rahmat.

Ia mengatakan, kartu tersebut cukup penting mengingat masyarakat telah membayar pajak untuk pembangunan Kota Bekasi.

Ia menjamin, rumah sakit yang bekerja sama dengan kartu tersebut tak akan mempersulit pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Kalau rumah sakit di Kota Bekasi mempersulit, akan saya bekukan izinnya,” tegasnya. (sar/pj/gob)



loading...

Feeds

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

PERWAKILAN Serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Mereka meminta supaya pembahasan UMSK …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperingatkan aktivitas belanja online merupakan transaksi yang rawan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam catatan YLKI, …
Gaji Pesapon Kota Bekasi Jadi Rp3,1 Juta

Gaji Pesapon Kota Bekasi Jadi Rp3,1 Juta

SEBANYAK 1600 pesapon Kota Bekasi menyambut gembira dengan kenaikan gaji mereka pada tahun ini. Betapa tidak, gaji pesapon yang semula …