Perppu Pembubaran Ormas Timbulkan Pro dan Kontra di Kota Bekasi

Jokowi sahkan Perppu Pembubaran Ormas.

Jokowi sahkan Perppu Pembubaran Ormas.

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menimbulkan por dan kontra.  Ketua Umum Garda Nasional Patriot Indonesia (Ganaspati), Ratya Mardika Tata Koesoema, mendukung penuh kebijakan tersebut.

Ratya mengatakan, Perppu yang digadang-gadang oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, patut diapresiasi dan wajib mendapatkan dorongan dari berbagai lembaga. Menurutnya, keberadaan Perppu ini bukan untuk memberengus kebebasan berpendapat melainkan untuk mengatur dan membina Ormas.

“Di Indonesia sendiri kenyataannya banyak sekali Ormas, Namun juga saat ini banyak yang mengakar ke berbagai daerah Ormas yang mengancam keutuhan NKRI. Ditambahlagi dengan gerakan-gerakan radikal yang sudah nampak terjadi,” kata Ratya, Kamis (13/7/2017) kepada GoBekasi.co.id.

Dengan timbulnya gerakan radikalisme tentunya kata Ratya, sangat nyata mengancam eksistensi bangsa dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Ia juga mendorong agar Ormas yang sudah terdoktrin dengan gerakan radikalisme dapat kembali dipulihkan oleh pemerintah.

“Semua agar mereka tidak lagi mempunyai pikiran dan gerakan yang mengancam bangsa dan bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 serta NKRI. Pada Pasal 22 UUD 45 disebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang,” paparnya.

Selama ini memang sudah ada UU Ormas, yakni UU 17/2013. Di dalamnya sudah diatur mengenai syarat ormas di Indonesia. Memilik ke belakang, UU ini muncul manakala negara dinilai ragu-ragu dan tidak tegas, khususnya aparat keamanan dalam melakukan tindakan untuk membina ataupun menyelesaikan kekerasan oleh ormas.

“Tetapi di lapangan sudah teridentifikasi kelompok masyarakat terorganisasi yang belum memiliki bentuk yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan dan satuan tugas yang bersifat militeristik dengan menggunakan atribut tertentu.

Karena itulah, dalam UU Ormas sudah diatur mengenai sanksi dan pembubaran ormas. Dalam UU tersebut tidak disebutkan pemerintah atau pemerintah daerah hanya bisa memberikan sanksi administratif terhadap ormas yang melanggar.

“Dalam waktu dekat juga, kami Ganaspati akan melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Siapapun yang menentang pembubaran oras akan berhadapan dengan kamil,” tandas Ratya

Terpisang, Pengamat Politik, Jiwang Jiputro, melihat kalau pengeluaran Perppu yang hanya untuk membubarkan Ormas terlihat sangat mahal. Kata dia, dasar dikeluarkan Perppu adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bukan untuk membatasi ruang gerak Ormas.

“Karena yang perlu dipertimbangkan penerapannya. Sebab, kita ketahui ormas juga ikut andil dalam kehidupan berpolitik dan bahkan banyak ormas yang berhasil ikut andil dalam keberhasilan tokoh politik,” ujar Jiwang.

Meski demikian, ia tidak mengambil sikap untuk mendorong maupun menolak Perppu pembubaran ormas. “Tergantung hasilnya bagaimana, masih terlalu dini berpendapat karena masih akan ada perubahan-perubahan. Sedikit saya berikan masukan agar diperkuat saja lembaga pembinaan ormas dan diperketat ijin pendirian ormas,” pungkas Jiwang.

Sementara itu, Komisi I DPRD Kota Bekasi yang membidangi hukum dan Pemerintahan tidak ada yang bisa berkomentar. Mereka mengaku belum banyak mempelajari perihal Perppu tersebut.

“Itu urusan pusat, kalau Perda kita bisa. Belum dapat bisa memberikan pendapat apapun saya,” singkat anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Arwis Sembiring Meilala. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ariel Tatum dan Ryuji Utomo. (Foto: @ryujiutomo IG)

Aw… Ariel Tatum dan Bek Persija Saling Cium

SETELAH Ariel Tatum mengungkapkan perasaannya, kini gantian Ryuji Utomo yang melakukan hal sama. Berbeda dengan Ariel Tatum yang hanya mengunggah foto tulisan dan sketsa …