PPDB Online Gagal, GMNI Aksi Bakar Ban di Kantor DPRD Kota Bekasi, Kadisidik Diminta Mudur

Aksi bakar ban oleh GMNI di Kantor DPRD Kota Bekasi sebagai tanda kekecewaan atas bobroknya PPDB Online 2017, Rabu (12/7/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/GoBekasi

Aksi bakar ban oleh GMNI di Kantor DPRD Kota Bekasi sebagai tanda kekecewaan atas bobroknya PPDB Online 2017, Rabu (12/7/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/GoBekasi

GAGALNYA penerapan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2017 di Kota Bekasi membuat sejumlah pihak kecewa.

Karena itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi bakar ban di depan kantor DPRD Kota Bekasi, Rabu (12/7/2017).

Aksi tersebut sebagai upaya mengkritisi bobroknya sistem pendidikan di Kota Bekasi terutama permasalahan PPDB Online yang belum lama ini terlaksana.

Ketua GMNI Kota Bekasi, Halason mempertanyakan kinerja eksekutif dan legislatif terhadap polemik PPDB Online yang semakin meruncing.

Pasalnya, banyak orangtua murid yang mendaftarkan anaknya di tahun ajar baru namun seakan-akan dipersulit oleh sistem PPDB Online ini.

“PPDB Online hanya menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat, padahal pendidikan merupakan hak setiap warga negara, ditambah lagi DPRD juga seperti menutup mata memandang persoalan PPDB Online ini,” kata dia, Rabu (12/7/2017).

Halson mencurigai adanya persengkongkolan antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk membuat tidak optimalnya PPDB Online pada tahun ajaran baru 2017/2018. Sebab, setiap tahun PPDB Online menjadi masalah sistemik di sektor pendidikan Kota Bekasi.

Disisi lain gagalnya penerpapan PPDB Online di Kota Bekasi, membuat mahasiswa gerah. Mereka bahkan menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie mundur dari jabatannya.

Halson menganggap, Kadisdik saat ini tidak berkompeten untuk mengatasi kekeliruan PPDB Online. Selain itu, mereka juga meminta pertanggungjawaban DPRD yang memiliki fungsi pengawasan untuk menindaklanjuti kegagalan PPDB Online Kota Bekasi.

“Sudah jelas dengan polemik ini, kami meminta untuk Ali Fauzie mundur dari jabatannya, setiap tahun masyarakat selalu disajikan masalah seputar pendidikan, ditambah lagi anggota dewan malah seperti kambing congek, antara ada dan tiada,” tegasnya.

“Mereka hanya mementingkan kunjungan kerja dan meninggalkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan di eksekutif, kami akan mendatangi Gedung DPRD Kota Bekasi setiap hari sampai ada keputusan yang tegas dari DPRD terkait sistem PPDB Online yang bobrok ini,” sambung Halson. (nur/gob)



loading...

Feeds