Kasatpol PP Terima Uang ‘Pengamananan’ dari THM Kabupaten Bekasi?

(Ilustrasi) Beginilah suasana salah satu THM saat ditinjau komisi B DPRD Kabupaten Bekasi dan Satpol PP, Jumat (20/2) malam lalu. Neo/RADAR BEKASI

(Ilustrasi) Beginilah suasana salah satu THM saat ditinjau komisi B DPRD Kabupaten Bekasi dan Satpol PP, Jumat (20/2) malam lalu. Neo/RADAR BEKASI

TEMPAT hiburan malam (THM) di Kabupaten Bekasi masih tetap beroperasi. Artinya, Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Kepariwisataan belum dijalankan.

Parahnya lagi, beberapa waktu lalu tepatnya saat Ramadan, ditemukan banyak THM yang beroperasi. Itu diketahui setelah DPRD Kabupaten Bekasi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah THM.

Beredar informasi, kalau THM yang kini masih beroperasi lantaran ada beking dari oknum Satpol PP Kabupaten Bekasi. Buktinya, meski sudah ada payung hukumnya namun penegak perda tidak berani menertibkan tempat hiburan malam.

Salah satu pengusaha THM di Kawasan Lippo Cikarang yang tidak ingin disebutkan namanya, mengaku sudah memberikan uang ‘pengamanan’ ke Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor. Namun anehnya, THM miliknya tetap diminta tutup.

”Saya masih buka, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata diperbolehkan dan di DKI Jakarta THM juga diperbolehkan. Oleh sebab itu saya bingung di Bekasi kenapa tidak boleh, padahal saya juga sudah memberikan ‘uang pengamanan’ kepada Kasatpol PP. Kenapa masih disidak juga,” katanya.

Menurut dia, bisnis hiburan seharusnya tidak dilarang, melainkan dibina dan diterapkan sistem zonasi wilayah.

”Kita kan sebagai pelaku bisnis hiburan, dan customer kami juga masih banyak oleh sebab itu kami tetap buka,” katanya.

Terpisah, Kepala Satpol (Kasatpol) PP Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor, membantah telah menerima uang pengamanan dan membekingi pengusaha THM.

”Perlu diketahui sampai saat ini THM di Kabupaten Bekasi belum kita lakukan tindakan penegakkan perda berupa penutupan, dan kita juga tidak melakukan beking-bekingan dari siapapun,” kilahnya saat dihubungi Radar Bekasi, kemarin.

Ditanya kapan eksekusi THM yang melanggar Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan, Sahat tidak menjawab dengan pasti.

”Masih proses, kita masih persiapan. Tunggu saja waktu yang tepat,” katanya. (and/pj/gob)



loading...

Feeds