DPRD Temukan Kejanggalan Pelaksanaan PPDB Online 2017

Suasana PPDB Online hari pertama di SMAN 2 Kota Bekasi, Senin (27/6/2016). (Foto: Yakub/GoBekasi)

Suasana PPDB Online hari pertama di SMAN 2 Kota Bekasi, Senin (27/6/2016). (Foto: Yakub/GoBekasi)

WAKIL  Ketua Badan Peraturan Daerah DPRD Kota Bekasi, Komarudin, menemukan kejanggalan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online 2017 tingkat SMA/SMK Negeri yang dialihkelola oleh Provinsi Jawa Barat.

Politisi partai Golongan Karya tersebut menilai ada masalah besar di dalam seleksi zonasi dan afirmasi PPDB Online yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.

“Kami menemukan ketidakadilan PPDB Online lewat data verifikasi faktual, dimana pemegang KIP dan KKS, yang berasal dari SMPN di Cilawu, Garut bisa lolos seleksi, namun pendaftar jalur afirmasi sebanyak 8 orang di tempat domisili sekolah tidak bisa masuk karena poinnya tidak masuk kriteria,” katanya, Senin (10/7/2017).

Komar mengeluarkan pernyataan tersebut setelah ditemukannya kejadi para orangtua murid para calon siswa SMKN 2 Kota Bekasi melakukan aksi demo menuntut dicabutnya sistem PPDB Online yang dianggap merugikan masyarakat.

“Ini kan sangat janggal, dimana warga pendaftar jalur afirmasi yang jaraknya hanya sekitar 300 meter dari sekolah tidak bisa masuk, sedangkan pemegang KIP dan KKS meskipun asal sekolah jauh bisa diakomodir,” tegas Komar.

Komar menilai, Dinas Pendidikan Jawa Barat, belum mampu melaksanakan sistem PPDB Online yang mumpuni dan berkeadilan, apalagi banyak warga tidak mampu Kota Bekasi yang dirugikan atas alihkelola ini.

“Ini merupakan gagal sistem di Dinas Pendidikan Jawa Barat, ini merupakan kegagalan provinsi mengurusi tentang pendidikan di Kabupaten dan Kota,”

“Insyaallah, saat Rapat Paripurna kami dari DPRD Kota Bekasi akan kami sampaikan langkah politik sebagai sikap atas PPDB Online yang menuai permasalahan,” sambung Komar. (kub/gob)



loading...

Feeds