Pengusaha Angkot di Bekasi Terancam Sanksi Pidana

(Ilustrasi) Angkutan umum melintasi Jalan Cut Meutia Bekasi Timur Kota Bekasi, Selasa (9/8) kemarin. Minimnya pengawasan usia angkutan umum, membuat masih ada angkutan umum yang tak layak jalan beroperasi. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

(Ilustrasi) Angkutan umum melintasi Jalan Cut Meutia Bekasi Timur Kota Bekasi, Selasa (9/8) kemarin. Minimnya pengawasan usia angkutan umum, membuat masih ada angkutan umum yang tak layak jalan beroperasi. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

Para pengusaha angkutan perkotaan (angkot) terancam terkena sanksi pidana terkait penerapan pendingin udara atau AC.

Kendati masih butuh penyesuaian lebih lama, namun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pehubungan (Permenhub) Nomor 29 tahun 2005 pengusaha angkot bisa terkena dua sanksi.

Pertama, sanksi administratif, dan kedua, sanksi pidana yang sudah diatur dalam Permenhub.

“Tergantung masalahnya apa, sanksi menyesuaikan tidak bisa diseragamkan,” ujar Kadishub Kota Bekasi Yayan Yuliana, Sabtu (8/7/2017).

Berbagai cara memang ditempuh agar para pengusaha yang masih belum menjalankan aturan agar bisa menaati Permenhub ini.

Salah satunya dengan mencarikan bantuan AC dari pihak swasta.

“Kita masih cari cara bagaimana mendorongnya, apakah dari bantuan CSR atau dari lainnya,” ujarnya.

Saat ini baru satu unit angkutan K02 jurusan Bekasi-Pondok Gede yang telah dipasangi alat pendingin.
Belum lama ini pihaknya juga menerima bantuan 10 unit fasilitas AC dari Kemenhub yang akan dipasang pada angkutan umum K02 jurusan Bekasi-Pondok Gede sebagai percontohan.

(nur/gob/sta/pj)



loading...

Feeds