Polisi Diminta Usut Tuntas Penyerobotan Tanah di Kota Bekasi

KERUK TANAH: Sebuah alat berat mulai mengeruk tanah untuk pembuatan folder air di Arenjaya, Bekasi Timur. Folder air tersebut bertujuan untuk menanggulangi banjir di wilayah tersebut. ARIESANT/RADAR BEKASI

KERUK TANAH: Sebuah alat berat mulai mengeruk tanah untuk pembuatan folder air di Arenjaya, Bekasi Timur. Folder air tersebut bertujuan untuk menanggulangi banjir di wilayah tersebut. ARIESANT/RADAR BEKASI

KETUA Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, mendesak Kepolisian Metro Bekasi mengusut tuntas kasus pencaplokan tanah seluas 4.600 meter persegi milik pengurus Litbang KONI Pusat, Zainal Abidin yang dilakukan oleh dua perusahaan pengembang berinisial PT MNI dan PT SMU.

Menurut Ariyanto, penyerobotan tanah milik Zainal Abidin ini sangat mencederai rasa keadilan. “Kami mendukung penuh usaha dan perjuangan keras Zainal Abidin. Karenanya Polisi harus segera mengusut kasus itu dengan tuntas,” tegas Ariyanto Hendrata kepada wartawan.

Politisi PKS ini juga berjanji akan mengawal kasus tersebut hingga menemui titik keadilan. Tak hanya Ariyanto, simpati atas perjuangan yang dilakukan Zainal Abidin untuk mendapatkan kembali hak atas tanahnya itu juga mendapat respon Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.

Sebagaimana diakui oleh Zainal, Pak Rahmat Effendi bahkan sudah memberikan tiga kali Surat Peringatan (SP) kepada dua pengembang yang menguasai tanah 4.600 meter miliknya tersebut, yakni PT MNI dan PT SMU, yang merupakan anak dari korporasi raksasa (Wings Group,red).

Ironisnya tiga SP dari Pemkot Bekasi tersebut tidak diindahkan oleh pihak pengembang.

Pihak pengembang juga mengabaikan atau tidak menganggap rekomendasi dari Mabes Polri melalui hasil uji Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) yang menegaskan adanya pemalsuan tandatangan Zainal Abidin pada surat kuasa untuk penjualan tanah seluas 4.600 meter tersebut.

Dari hasil Puslabfor Mabes Polri itu, seharusnya pengambil alihan tanah dengan luas 4.600 meter persegi milik Zainal Abidin itu dinyatakan bermasalah, gugur, atau tidak berlaku.

Hal itu juga bisa menjadi rujukan kepada pihak kepolisian setempat untuk melakukan pengusutan dan penyelidikan kepada pihak-pihak terkait.

“Hasil Puslabfor sudah cukup lama, tetapi ironisnya sama sekali tidak diindahkan oleh pengembang dan pihak terkait lainnya,” ujar menantu Zainal Abidin, Andi Suhandi yang sejak awal membantu memperjuangkan pengembalian hak mertuanya itu.

Andi mengimbau pihak Kepolisian setempat bergerak cepat untuk melakukan pengusutan, termasuk memeriksa notaris dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi yang mengeluarkan sertifikat.

Tanah seluas 4.600 meter persegi milik Zainal Abidin yang merupakan warisan dari orangtuanya, almarhum Matali dan almarhumah Maisturoh, semula bersifat girik, namun kemudian dirubah oleh notaris Komariah Suparwo menjadi sertifikat.

Notaris Komariah Suparwo diduga turut berperan dalam pemalsuan tandatangan Zainal Abidin.

Oknum BPN Kota Bekasi juga diduga terlibat dalam kasus ini, karena mengeluarkan sertifikat, kemudian juga memecah dan menjual sertifikat tanah kepada pihak pengembang.

“Sertifikat dibuat, dipecah dan dijual. Hal ini dilakukan bersama-sama, antara pemalsu tanda tangan, notaris, dan institusi negara yang dalam hal ini BPN. Padahal sudah sangat jelas, ada peraturan yang menyebutkan bahwa tanah dalam status sengketa tidak boleh dipindah tangankan,” jelas Andi.

Tanah seluas 4.600 meter persegi milik Zainal Abidin menjadi bagian dari tanah milik PT MNI dan PT SMU, yang akan dimanfaatkan sebagai kawasan pergudangan dan pusat peternakan ayam.

Zainal sejak 2013 tidak bisa lagi memasuki lahannya, karena sudah dipagari dan dijaga oleh pihak pengembang menggunakan jasa salah satu organisasi masyarakat (ormas).

Sejak beberapa tahun lalu pihak pengembang juga sudah melakukan penggusuran dan pemerataan lahan dengan buldoser serta alat-alat berat lainnya. Dan yang ironisnya lagi, lahan tersebut juga justru dijaga oleh aparat Kepolisian. (neo/pj/gob)



loading...

Feeds